Menkeu: Lulusan STAN harus berpedoman untuk perbaikan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (PKN STAN) harus memiliki pedoman yang mengarah untuk perbaikan bangsa.

"Anda harus mengasah agar pedoman dan kompas Anda mengarah pada kebaikan, kemaslahatan umat, perbaikan bangsa, kemuliaan negara. Itu yang saya harapkan," kata Sri Mulyani saat kegiatan Wisuda “Adiwiranama” PKN STAN 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Bendahara negara menekankan pentingnya memiliki pedoman sendiri. Sebab, pedoman tersebut akan menjadi penentu kualitas para lulusan PKN STAN nantinya.

Dengan pedoman itu, akan mengarahkan mereka pada sikap dan nilai yang mereka pegang saat mengelola keuangan nantinya. Terlebih, lulusan PKN STAN diharapkan dapat menjadi penerus Kementerian Keuangan di masa mendatang, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki sikap dan nilai yang mengedepankan kebaikan bersama.

Baca juga: Menkeu: Calon pengelola keuangan negara perlu paham politik

"Kalau lulusan PKN STAN adalah sekelompok manusia terpilih, berpendidikan, yang memiliki pedoman mulia tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga merespons panggilan negara, maka saya akan tenang. Namun, kalau lulusan PKN STAN orang berilmu namun hanya berpikir mengenai diri sendiri, maka itu adalah mala petaka bagi Indonesia," jelas Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa keuangan negara merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara. Sementara dalam praktiknya, keuangan negara kerap dijadikan objek politik.

Atas dasar itu, Menkeu meminta para wisudawan untuk menguatkan mental mereka dan memahami politik. Hal itu disebabkan keuangan negara rentan menjadi objek politik sehingga kerap mendapat kritik.

"Kalian jangan menutupi identitas diri ketika menerima kritik. Jadilah orang yang mampu menjelaskan. Kalau kalian tidak yakin melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia melalui keuangan negara, jangan bekerja di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Hubungan pusat dan daerah di RI jadi sorotan internasional