Gubernur Jatim: Profesionalitas TNI menjaga kualitas demokrasi

"Sebagai patriot, TNI harus tegak lurus kepada Presiden dalam menjaga netralitas dalam proses Pemilu. Sehingga masyarakat merasakan adanya pengayom dan pelindung yang dapat diandalkan,"

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang salah satunya menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 demi menjaga kualitas demokrasi.

"Sebagai patriot, TNI harus tegak lurus kepada Presiden dalam menjaga netralitas dalam proses Pemilu. Sehingga masyarakat merasakan adanya pengayom dan pelindung yang dapat diandalkan," kata Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis.

Mantan Menteri Sosial itu mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI tahun 2023 yang bertema "Patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju".

"Selamat HUT ke-78 TNI. Semoga dengan bertambahnya usia, TNI tetap dapat diandalkan sebagai garda terdepan untuk mengawal bangsa dan demokrasi Indonesia menuju Indonesia maju. Netralitas TNI harus ditunjukkan di semua matra dan level kepemimpinan. Dengan begitu, iklim demokrasi yang kondusif dapat tercipta di seluruh Indonesia," ujarnya.

Khofifah mengungkapkan, dalam konteks masyarakat modern yang berubah cepat, polarisasi politik dan panasnya situasi saat dan pasca Pemilu merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Maka kekuatan TNI diperlukan untuk dapat menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan dari berbagai kerawanan.

"TNI harus senantiasa berdiri di atas kepentingan nasional untuk terus menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. Politik TNI adalah kenegaraan dan kebangsaan," katanya.

TNI, lanjut Khofifah, harus semakin mengeratkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai elemen dan kelompok yang ada di masyarakat. Dalam konteks sosiologi, sinergi dan kerja sama tersebut akan berimbas positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

"Jajaran pimpinan dan prajurit TNI di daerah perlu melakukan komunikasi sosial yang baik. Selain itu menjalin kerja sama pragrmatik dengan masyarakat di daerah. TNI perlu terus meneliti dan menjaga masyarakat dari hoaks, fitnah dan adu domba yang pada akhirnya memunculkan kerawanan sosial politik," tuturnya.