Pemerintah RI tak setuju relokasi korban konflik Rohingnya

Di sana parpol tidak boleh membantu, termasuk (Aung San) Suu Kyi yang sama sekali tidak boleh memberikan komentarnya."

Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tidak setuju konflik etnis Rohingnya di Myanmar diselesaikan dengan cara relokasi, kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla di Makassar, Senin.

"Kami bersikeras akan membantu rehabilitasi, tetapi tidak relokasi. Kami tidak setuju relokasi karena masyarakat di sana tidak menginginkan itu," kata mantan wakil presiden RI ke-10 itu.

Pemberian bantuan tersebut lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan kerugian yang dialami oleh korban konflik etnis itu.

"Kami membantu seperti mengganti dan memperbaiki rumah yang rusak, tapi sampai saat ini belum ada persetujuan," tambahnya.

Pemberian bantuan dari negara asing, terutama negara Islam, ke Myanmar untuk korban konflik etnis tersebut memang dibatasi oleh pemerintah setempat.

Masyarakat di sana sangat sensitif terhadap pemberian bantuan dari negara Islam, padahal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ingin membantu.

Dia menceritakan bahwa konflik yang terjadi di Rohingnya tidak jauh berbeda dengan konflik di Poso dan Ambon beberapa waktu silam.

Konflik etnis di Rohingnya terlalu kompleks hingga menyeret banyak aspek, antara lain politik, sejarah, kultural dan agama.

"Di sana parpol tidak boleh membantu, termasuk (Aung San) Suu Kyi yang sama sekali tidak boleh memberikan komentarnya," ujarnya.

Konflik etnis Rohingnya di Myanmar semakin berlanjut hingga menyebabkan sejumlah warga Rohingnya melarikan diri untuk mencari perlindungan hingga ke sejumlah negara tetangga, termasuk Indonesia. (F013/Z003)