Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan digitalisasi layanan kebanksentralan penting dilakukan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
"Layanan ini esensial bagi peran BI dalam menjaga stabilitas. Kestabilan ini penting bagi iklim usaha yang kondusif, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan," kata Perry dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.
Layanan kebanksentralan BI mencakup layanan perizinan terpadu, layanan penyelesaian transaksi pemerintah dan penyelesaian transaksi tresuri. Menurut Perry, layanan kebanksentralan memerlukan sinergi dan transformasi yang didukung digitalisasi.
"Sinergi dan kolaborasi antara bank sentral, pemerintah, otoritas kebijakan dan sektor industri dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kebanksentralan dan mendorong penerapan inovasi teknologi sangat dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan ekonomi digital saat ini," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Perry dalam summit event Central Banking Services Festival (CBFest) 2023 di Bali yang berlangsung 3 dan 4 Oktober 2023. CBFest 2023 termasuk dalam side event Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 sebagai bentuk upaya mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (the epicentrum of growth).
Ia menuturkan saat ini transformasi layanan kebanksentralan direalisasikan dengan penguatan implementasi kebijakan Bank Indonesia dan penyederhanaan integrasi layanan perizinan. Implementasinya akan memberikan kemudahan bagi dunia usaha dengan tetap mengedepankan aspek tata kelola yang baik dan mitigasi risiko.
Sementara digitalisasi layanan kebanksentralan diwujudkan dalam fitur monitoring dan tracking proses perizinan dalam aplikasi e-Licensing dan logo e-Licensing yang diluncurkan BI dalam acara summit event CBFEst 2023 guna transparansi yang lebih baik.
"Inovasi ini merupakan penyempurnaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan perizinan Bank Indonesia yang profesional, akuntabel, simpel, transparan, dan informatif," tuturnya.
CBFest 2023 mengangkat tema Leveraging Digital Central Banking Services for Economic Recovery. CBFest merupakan kegiatan tahunan BI untuk memperkuat layanan kebanksentralan kepada pemangku kepentingan dan mitra strategisnya.
Baca juga: BI: Insentif KLM diarahkan guna dorong sektor perumahan
Pada kesempatan itu, BI diwakili Deputi Gubernur Doni P Joewono, Kementerian Keuangan diwakili Direktur Jenderal Bea Cukai dan Kepabeananan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani serta Lembaga National Single Window (LNSW) diwakili Kepala LNSW Mochamad Agus Rofiudin melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Kerja sama tersebut tentang Mekanisme Penanganan Keadaan Tidak Normal Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia antara BI dan Kemenkeu.
Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga mandat memelihara stabilitas nilai rupiah termasuk melalui pengendalian moneter yaitu mengatur lalu lintas pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
Pelaksanaan pengawasan lalu lintas UKA membutuhkan sinergi dan kerjasama yang erat antara BI dan Kemenkeu khususnya Dirjen Bea Cukai dan LNSW untuk menjaga kedaulatan rupiah serta stabilitas moneter.
Selama ini, sinergi BI dan Kemenkeu terwujud dalam implementasi sistem informasi perizinan yaitu e-Licensing BI yang telah terkoneksi dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang dikelola oleh Kemenkeu.
Baca juga: BI sebut ketidakpastian ekonomi global jadi alasan impelementasi KLM
Baca juga: BI dukung percepatan digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah
Baca juga: BI nilai digitalisasi pemda tingkatkan efektivitas tata kelola daerah
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023