MenPANRB dorong seluruh kabupaten/kota miliki MPP di tahun 2024

Batam (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki mal pelayanan publik (MPP) di tahun 2024.

Anas dalam keterangan secara virtual saat acara Pencanangan Serentak Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui program OLGOZI, Rabu, mengatakan dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota, baru 152 di antaranya yang sudah memiliki MPP.

Wilayah Bebas dari Korupsi biasa disingkat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta One Zona Integritas (OLGOZI).

"Oleh karena itu juga sekarang kita dorong MPP di berbagai daerah. Harapan kami Gubernur Kepri, Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Sulawesi Selatan bisa mewujudkan arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di 2024 seluruh kabupaten kota bisa punya MPP," kata Anas.

Baca juga: Menpan RB: UU ASN jadi payung hukum tak ada PHK massal non-ASN

Baca juga: Jokowi minta perombakan sistem agar orientasi ASN tak hanya urus SPJ

Saat yang bersamaan, ia juga menyampaikan KemenPANRB juga sudah mendorong penerapan MPP digital yang bekerja sama dengan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Bagaimana bisa langsung online tidak lagi lewat operator. Sekarang ada 20 kabupaten/kota menjadi pilot projek yang salah satunya ada beberapa daerah di Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa, mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi contoh," ujar dia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencanangkan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tiga provinsi di Indonesia yaitu, Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Batam, Rabu, mengatakan melalui program yang disebut dengan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI), merupakan salah satu strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah.

Ia menambahkan program OLGOZI menargetkan agar setiap pemerintah daerah memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM.

"Ini (ZI) adalah miniaturnya dan kita mempercepat agar unit-unit yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik bisa berubah," kata Erwan usai melaksanakan Pencanangan Serentak ZI menuju WBK/WBBM melalui program OLGOZI.*

Baca juga: RUU ASN sepakat dibawa ke rapat paripurna DPR

Baca juga: Menteri PAN-RB: RUU ASN fokus penyelesaian honorer dan pemerataan ASN