Indostrategic: Jokowi miliki "sense of urgency" rombak kabinet

Saat ini, Presiden Jokowi tampaknya sudah memiliki 'sense of urgency' untuk segera melakukan 'reshuffle' kabinet

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam melihat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki sense of urgency atau keterdesakan untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saat ini, Presiden Jokowi tampaknya sudah memiliki sense of urgency untuk segera melakukan reshuffle kabinet," ujar Ahmad Umam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan ada tiga indikasi dasar Jokowi melakukannya. Pertama, ada menteri yang tampaknya sedang menghadapi masalah hukum.

"Sehingga penghentian menteri dari pos jabatannya hanya tinggal menunggu waktu," jelasnya.

Kedua, ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi, terutama usai manuver politik. Di mana partai-partai di Koalisi Perubahan, seperti NasDem dan PKB kini sudah semakin lantang dan berani menunjukkan garis perbedaan-nya dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Nasdem hormati keputusan presiden jika lakukan reshuffle kabinet

Baca juga: PDIP: Reshuffle kurang cocok dilakukan jelang pendaftaran Pilpres 2024

"Oleh karena itu, menurut informasi spekulatif, dua pos jatah menteri dari NasDem, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian KLHK akan terkena evaluasi Jokowi," ucap dia.

Lalu, ketiga, ada sejumlah menteri yang diperkirakan akan maju sebagai kontestan capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Untuk menjaga ritme kerja pemerintahan, maka reshuffle tahap akhir di era pemerintahan Jokowi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan segera.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.

Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.