Minta hujan, Pemprov NTB akan gelar Shalat Istisqa pada 9 Oktober

Sesuai arahan Pj Gubernur, kita akan melaksanakan Shalat Istisqa di seluruh wilayah NTB. Untuk itu, sudah ada edarannya ke kabupaten/kota

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan surat edaran ajakan kepada pemerintah dan masyarakat di 10 kabupaten/kota di wilayah itu untuk Shalat Istisqa untuk minta hujan.

Asisten III Setda Pemerintah Provinsi NTB Wirawan Ahmad mengatakan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB untuk mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan shalat minta hujan.

"Sesuai arahan Pj Gubernur, kita akan melaksanakan Shalat Istisqa di seluruh wilayah NTB. Untuk itu, sudah ada edarannya ke kabupaten/kota," ujarnya di Mataram, Selasa.

Shalat Istisqa, kata dia, akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2023 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya menyesuaikan.

"Seluruh masyarakat akan dilibatkan pada kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Ahmadi mengatakan efek dari El Nino ini sudah terasa, salah satunya krisis air bersih terutama pada kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah, serta kawasan-kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Jadi untuk daerah-daerah itu seperti di Sumbawa, Bima, Dompu, di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih. Kita harus bawakan air pakai mobil tangki dan pakai kapal untuk kawasan Gili," ujar Ahmadi.

Terkait ketersediaan air untuk disalurkan pada daerahkekeringan, ia mengaku kebutuhannya tercukupi, namun bermasalah pada biaya operasional. "Itu harus ada uangnya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya.

Ia menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan sekitar Rp40 miliar. Oleh karena itu ia meminta semua pihak, termasuk BUMD dan perusahaan swasta, bergerak menuntaskan persoalan tersebut.

"Dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan, dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang," katanya.

Berdasarkan data dari BPBD NTB, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 Kepala Keluarga (KK) di 70 kecamatan terdampak kekeringan sehingga kekurangan air bersih, produksi hasil tanam petani berkurang, dan beberapa dampak lainnya.