Pengembangan sengon cukup prospek di luar Jawa

Padang (ANTARA News) - Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan mengatakan pengembangan pohon kayu sengon cukup prospek di daerah diluar pulau Jawa karena ketersedian kawasan masih luas yang belum tergarap, maka harus dimanfaatkan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) di Padang Sabtu.

Ia mengatakan, Indonesia bisa panen kayu dalam jangka waktu lima tahun, seperti tanaman sengon yang punya nilai ekonomis lebih tinggi dari pada tanaman padi.

Hal ini tidak bisa dikembangkan negara lain, seperti Singapura, Korea, Cina dan Amerika. Namun untuk pulau Jawa ini dibatasi karena untuk menjaga kelestarian pangan.

Menurut dia, sumberdaya hutan di Indonesia merupakan SDA terbarukan, sehingga mutlak bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dengan diiringi kegiatan pengelolaan secara berkelanjutan.

Sayangnya, tambah dia, belum banyak masyarakat diluar pulau Jawa yang memanfaat potensi usaha. Sektor kehutanan bernilai ekonomis ini.

Kondisi itu, faktor kebiasaan dari masyarakat yang belum lagi punya kemauan kuat untuk menanam hal-hal yang bernilai tinggi.

Menhut mengatakan, sumberdaya hutan Indonesia mempunyai arti penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik di tataran Internasional.

Hal tersebut sangat dirasakan pada dekade 1980-an, ketika hutan menjadi penyumbang devisa negara terbesar ke dua setelah minyak dan gas, namun masa kejayaan itu menurun drastis mulai 1999 hingga 2000-an.

Menurut dia, turunnya nilai ekonomi hutan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan, akibat dari eksploitasi yang berlebihan.

Jadi, laju degradasi sangat tinggi mencapai 3,8 juta hektare per tahun, makanya harus segera diperbaiki, namun diupayakan hutan tetap memberikan hasil ekonomis bagi masyarakat.

"Pola yang bisa dilakukan yakni dengan membuat hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan nagari di Sumbar, dimana masyarakat sekitar hutan diizinkan memanfaatkan hutan dengan syarat harus menanam pohon terlebih dahulu," katanya.

Menhut mengungkapkan, pembangunan hutan tanaman hingga 2025, diperkirakan membutuhkan investasi swasta Rp1.500 trilliun, dengan proyeksi devisa yang bisa didapat sebesar Rp690 trilliun.

Sedangkan pembangunan taman nasional membutuhkan investasi pihak swasta dan publik sebesar Rp27,1 trilliun dengan keuntungan devisa yang didapatkan Rp39,97 trilliun.(*)