Mexico City (ANTARA) - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Senin (2/10) mengecam bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina dengan menyatakan langkah itu "irasional" dan memperbesar kritik terhadap upaya terkait perang tersebut.
Lopez Obrador mendesak Washington agar mencurahkan sumber daya lebih banyak lagi dalam membantu negara-negara Amerika Latin.
Lopez Obrador sejak lama meminta Amerika Serikat mencurahkan dana lebih banyak lagi untuk membantu pembangunan ekonomi Amerika Tengah dan Karibia guna mengurangi tekanan migrasi.
Dalam konferensi pers hariannya, Lopez Obrador mengkritik Kongres AS karena tidak meluluskan pemberian dana untuk wilayah tersebut, sebelum menunjuk perselisihan mengenai rancangan undang-undang yang menghapuskan bantuan berikutnya untuk Ukraina.
"Saya baru saja melihat bagaimana kini mereka tidak mengotorisasi bantuan untuk perang di Ukraina," kata dia.
"Namun, tahu tidak besar dana yang mereka benamkan untuk perang Ukraina? 30 hingga 50 miliar dolar (Rp466 triliun hingga Rp778 triliun) untuk perang itu. Ini sungguh tidak rasional. Dan merugikan," sambung dia.
Baca juga: Pemenang pemilu Slovakia menentang bantuan militer ke Ukraina
"Jadi, mereka mesti mengubah strateginya dan belajar menaruh respek. Ini bukan waktunya mereka mengabaikan otoritas Meksiko," tambah Lopez Obrador.
Kedutaan Besar Ukraina di Meksiko menolak mengomentari soal ini, sedangkan Departemen Luar Negeri AS tak menjawab pertanyaan Reuters.
Lopez Obrador yang beraliran kiri berusaha menjaga Meksiko netral dalam perang tersebut, dan mengkritik bantuan militer Barat untuk Kiev.
Ia mengusulkan perundingan damai guna mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.
Dua pekan lalu, Presiden Meksiko membela kehadiran unit militer Rusia dalam parade hari kemerdekaan Meksiko akhir pekan lalu setelah dikritik tajam karena telah memberi ruang kepada pasukan yang menginvasi Ukraina.
Meskipun demikian, pemerintahannya mendukung sejumlah resolusi PBB yang mengkritik peran Rusia dalam konflik Ukraina.
Baca juga: Putin: Warga Ukraina di wilayah yang dikuasai ingin gabung Rusia
Sumber: Reuters
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023