Pemerintah dapat hibah Rp514 miliar dari Inggris untuk inisiatif PRK

Krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia......

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Pemerintah Inggris sebesar Rp514 miliar atau 27,2 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk tahap kedua Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).

Hibah tersebut diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bekerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.

“Krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih, krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis.

Baca juga: RI-Inggris perkuat kemitraan pertumbuhan rendah karbon, ekonomi hijau

Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui PRK dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045. Selain itu, kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

“Untuk itu, transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita,” ungkap Suharso.

Program Hibah LCDI dinilai akan memperkuat PRK di berbagai daerah di Indonesia, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan melalui integrasi PRK dan Berketahanan Iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah secara nasional maupun daerah, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif.

Baca juga: 'Holding group' BUMN jasa survei dukung sistem perdagangan karbon

Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Anne-Marie Trevelyan menyampaikan bahwa perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama. Mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” kata Trevelyan.