Indonesia dan Bank Dunia kolaborasi kembangkan "coral bond"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia mengembangkan coral bond atau surat utang terumbu karang untuk melestarikan ekosistem.

“Kita susun agar bond ini dapat dijual secara global dan pendanaannya dapat secara langsung kita serahkan ke marine protected areas (wilayah laut yang dilindungi) untuk menangani koral,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa koral merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan, sehingga jika terumbu karang rusak dan mati maka akan berakibat buruk bagi ekosistem laut Indonesia yang merupakan mega marine biodiversity terbesar di dunia.

Selain itu, ia menuturkan bahwa butuh biaya yang tidak sedikit untuk merehabilitasi terumbu karang yang rusak.

Oleh karena itu, melalui surat utang ini, pemerintah berupaya mencari pendanaan alternatif dan berkelanjutan untuk mengonservasi dan mengembangkan ekosistem koral di Indonesia.

"Kalau sudah terjadi bleaching (pemutihan) dan sebagainya kayak di Great Barrier Reef (Australia), itu hampir tiap hari mereka lakukan pengawasan. Lalu kalau ada (koral) yang rusak, mereka langsung treatment (rawat) begitu, nah itu perlu biaya sangat besar," ujar Vivi.

Menurutnya, surat utang bertemakan lingkungan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, seperti green bond dan blue bond, berupa sovereign bond.

Sehingga, lanjut Vivi, pendanaan yang didapat semua harus masuk ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu dan hanya sebagai penambah alokasi APBN yang kurang di program-program tertentu.

Oleh karena itu, Bappenas berupaya untuk mengembangkan coral bond ini sebagai non-sovereign bond agar dana yang didapatkan bisa segera didistribusikan ke wilayah laut yang dilindungi (marine protected areas) tanpa harus diproses di Kementerian Keuangan terlebih dahulu.

Vivi mengatakan bahwa luas ekosistem terumbu karang di Indonesia mencakup 18 persen ekosistem terumbu karang dunia.

Diketahui, pemerintah merilis blue bond dengan nilai tukar yen untuk menarik pengusaha asal Jepang agar berinvestasi pada berbagai program ekonomi biru di Indonesia dan berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 20,7 miliar yen pada Mei 2023.