APJII tanggapi wacana Starlink beroperasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif memberikan tanggapan terkait wacana Starlink beroperasi di Indonesia dan menyebut bahwa Internet Service Provider (ISP) atau Penyedia Jasa Internet lokal sebenarnya berpotensi untuk pemerataan internet di Indonesia asalkan mendapatkan pembinaan yang tepat dari Pemerintah.

Menurut Arif saat acara diskusi di Jakarta, Senin, penyedia jasa internet lokal memiliki kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan teknologi seadanya dalam menghadirkan jasa internet, namun, hal itu belum pernah dikomunikasikan sebagai solusi bersama dengan pemerintah untuk pemerataan akses internet di Indonesia.

"ISP-ISP lokal kita itu canggih, tinggal perlu pemahaman pemerintah. Kalau dibina sebenarnya masalah pemerataan coverage bisa selesai. Namun, ini kami belum sampai level diskusi antara pelaku industri dan pemerintah," kata Arif.

Hingga 1 Oktober 2023, menurut Arif anggota APJII sudah berjumlah 977 anggota, dan dengan jumlah tersebut sebenarnya pelaku industri lokal bisa dilibatkan dalam pemerataan konektivitas.

Apalagi anggota APJII banyak yang menggunakan teknologi fiber optic (FO), serat optik, yang memberikan manfaat internet stabil dibandingkan dengan teknologi satelit yang dimiliki Starlink.

Arif lebih lanjut menjelaskan dari sisi kreativitas, para ISP lokal khususnya untuk daerah tier dua dan tier tiga rata-rata menggunakan teknologi telekomunikasi yang belum terbarukan. Bahkan ada beberapa ISP lokal yang menggunakan teknologi refurbished untuk menyediakan akses internet di daerahnya.

Maka dari itu, menurut Arif wacana yang berkembang soal Starlink mengincar pasar Indonesia membuat para pelaku ISP lokal khawatir.

"ISP terutama yang kecil itu gelisah karena mereka takut pasarnya tergerus, apalagi pasar di daerah pinggiran (tier dua dan tier tiga). Kalau di pasar perkotaan memang tidak terlalu heboh tapi yang di pinggiran ini jadi PR kan," kata Arif.

APJII berharap pemerintah bisa memprioritaskan prinsip equal playing field, medan yang setara, dengan demikian penyedia jasa internet lokal bisa tetap bersaing di industri yang sehat.

Selain itu, Arif juga berharap agar tidak ada perlakuan khusus terhadap satu penyedia jasa internet tertentu yang akhirnya membuat kondisi pasar menjadi tidak berkelanjutan.

aGps44

3 Oktober 2023

Punya harta dan kemewahan, tinggal di ibukota, org seperti ini tidak berhak berkomentar mengenai yg masih di daerah terpencil. Jutaan pemilik KTP di daerah terpencil msh tdk bs mengakses internet. Internet ini internet yg bs diakses di rumah dgn murah. Bukan voucher 100rb rupiah per 7 jam yg terbit dari anggota APJII

1 0 Balas Laporkan