Khofifah: RAPBD Jatim 2024 pertimbangkan prediksi ekonomi global

Memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan ekonomi global dan nasional serta asumsi makro Jatim tahun tahun depan, maka kerangka Raperda kita tentang APBD 2024 disusun ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mempertimbangkan prediksi ekonomi global, nasional dan asumsi makro di provinsi setempat.

Menurut dia, proyeksi perekonomian global pada 2024 diperkirakan membaik. Mengacu World Economic Outlook yang dirilis International Monetary Fund pada Juli 2023, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen.

"Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada 2024," kata Khofifah saat menyampaikan nota keuangan atas Raperda APBD 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Surabaya, Jumat.

Sementara itu, lanjut dia, perkembangan lingkungan strategis nasional yang merupakan asumsi dalam penyusunan APBN tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi 2024 year on year yang diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen. Laju inflasi tahun depan juga insyaAllah dapat dikendalikan pada 2,8 persen.

Khofifah menandaskan nilai tukar rupiah pada 2024 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp15.000 per dolar AS. Harga minyak mentah (ICP) Indonesia juga diperkirakan berada pada kisaran 80 dolar AS per barel.

"Memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan ekonomi global dan nasional serta asumsi makro Jatim tahun tahun depan, maka kerangka Raperda kita tentang APBD 2024 disusun ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah," ujarnya.

Khofifah mengungkapkan kekuatan pendapatan daerah pada penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 mencapai Rp28,9 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19,5 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp9,3 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29,2 miliar.

Di antaranya dipergunakan untuk belanja daerah sebesar Rp31,6 triliun. Terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.

Selain itu juga meliputi belanja tidak terduga, modal dan transfer yang terdiri dari bagi hasil dan bantuan keuangan yang mendukung pelaksanaan program prioritas guna memberi stimulus indikator kinerja utama Pemprov Jatim.

"Belanja Daerah ini juga digunakan untuk pelayanan dasar wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, juga sosial," kata Khofifah.

Dengan alokasi pendapatan daerah sebesar Rp28,9 triliun dan alokasi kebutuhan belanja daerah sebesar Rp31,6 triliun, terdapat defisit Rp2,1 triliun.

Khofifah menjelaskan, untuk menutup defisit anggaran daerah sebesar Rp 2,1 triliun, strategi yang dilakukan adalah dengan pembiayaan neto yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan berupa perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya (SiLPA 2023) sebesar Rp1,5 triliun.

Selain itu pencairan dana cadangan sebesar Rp600 miliar, dengan rincian pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp9,1 miliar.

Pengeluaran ini berupa pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak virus corona (COVID-19).