REI: Butuh konsistensi pembiayaan atasi kesenjangan ketersediaan rumah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan bahwa dibutuhkan konsistensi kebijakan dan kesinambungan pembiayaan perumahan untuk mengatasi kesenjangan atau backlog kebutuhan rumah.

"Ini karena masih tingginya kesenjangan atau backlog antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang dibangun," kata Joko ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Joko menambahkan, konsistensi dan ketersediaan pembiayaan perumahan perlu dijaga, terutama kepastian anggaran kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersubsidi untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh rumah yang terjangkau.

Mengacu data REI backlog perumahan saat ini mencapai 12,71 juta dengan tambahan 800 ribu unit setiap tahun, sementara daya pasok maksimal hanya 400-450 ribu per tahun.

Menurut Joko, persoalan perumahan adalah perintah konstitusi yang bermakna bahwa sektor tersebut adalah amanah yang harus diurus secara serius.

"Persoalan perumahan ini sangat penting, maka butuh sinergitas semua pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan terutama pemerintah, perbankan dan asosiasi pengembang," ujarnya.

Joko menambahkan saat ini Badan Kajian Strategis (BKS) DPP REI sedang merumuskan apa yang disebut dengan Propertinomic. Istilah ini merujuk kepada posisi sektor properti sebagai bagian penting yang mampu menggerakkan ekonomi negara.

Industri properti kata dia, tulang punggungnya (backbone) adalah manufaktur, sehingga bergeraknya bisnis ini akan memacu sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, sektor properti bersifat padat karya, sehingga menumbuhkan banyak lapangan kerja baru.

“Hal lain yang penting dari sektor properti adalah kebutuhan terhadap rumah masih sangat besar dan tinggi di Indonesia sehingga bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan posisi strategis sektor properti itu, REI terus mendorong adanya terobosan untuk akses pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Dibutuhkan formulasi skema pembiayaan khusus untuk membantu masyarakat di sektor informal tersebut,” tegas Joko.

Diketahui, untuk mengurangi backlog perumahan tersebut, Presiden Jokowi mengagas Program Sejuta Rumah (PSR) yang menjadi landasan memacu semangat seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor perumahan, termasuk pengembang properti dalam penyediaan rumah yang layak terutama bagi MBR.