Penghapusan KRL Ekonomi memberatkan masyarakat

Jakarta (ANTARA News) - Penghapusan KRL Ekonomi oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sangat memberatkan pengguna jasa KRL Ekonomi.

"Terutama saudara-saudara kita dari kalangan kurang mampu karena mereka harus dipaksa untuk mau tidak mau harus beralih ke KRL ber AC atau commuter line yang harga tiketnya Rp9.000," kata anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen dan Direktur Utama PT KAI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Saleh mengakui usia KRL ekonomi sudah berusia cukup tua dan dibuat tahun 1974 sehingga keselamatannya . sudah diragukan.

"Untuk itu pemerintah harus cepat mencari solusi yaitu buat pengguna jasa kelas bawah tersebut harus diberikan Public Service Obligasi (PSO), misal harga wajar KRL ber-AC Rp 5.000. Artinya, pemerintah wajib memberikan PSO sebesar Rp4000," kata dia.

Tujuan diberikannya PSO adalah agar masyarakat kecil tetap beraktifitas seperti biasa dan PT KAI juga tidak merugi.

"Jadi ada win-win solution. Nah solusi ini harus dilakukan sebelum KRL tersebut dihentikan agar pengguna jasa tetap beraktifitas seperti biasa," kata Saleh Husin.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen PT KAI, Tundjung Indrawan dan Dirut PT KAI, ignatius Johan.

RDP itu membahas rencana penghapusan perjalanan kereta api ekonomi dan dampak perubahan grafik perjalanan kereta api.