Dinas Pangan Sulteng salurkan 241.946 kilogram beras cegah inflasi

Penyaluran beras ke pemerintah kabupaten dan kota di Sulteng menjadi satu upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Palu (ANTARA) - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 241.946 kilogram beras untuk kabupaten/kota guna mencegah kenaikan inflasi di daerah tersebut.

"Penyaluran beras ke pemerintah kabupaten dan kota di Sulteng menjadi satu upaya menjaga stabilitas harga beras di pasar," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng Iskandar Nongtji di Palu, Kamis.

Berdasarkan data Dinas Pangan Sulteng, beras tersebut telah disalurkan sejak Januari - September 2023 ke lima kabupaten dan satu kota di Sulteng.

Daerah menjadi penerima manfaat intervensi bahan pokok pangan berupa beras yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 43.197 kilogram, Banggai Laut 53.145 kilogram, Tojo Una-una 35.172 kilogram, Sigi 30.000 kilogram, Kota Palu 41.256 kilo gram, dan Kabupaten Poso 39.176 kilo gram beras.

Pemprov Sulteng menyalurkan beras ke daerah - daerah tersebut karena ada potensi kenaikan harga beras berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah tersebut.

"Bantuan beras ini dapat menekan lonjakan harga beras di pasar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan terjangkau," ucap Iskandar.

Iskandar menguraikan saat ini Dinas Pangan Provinsi Sulteng masih memiliki cadangan pangan berupa beras yang terdiri dari sisa tahun 2022 sebanyak 24.791 kilogram, dan sisa tahun 2023 per September sebanyak 27.198 kilo gram.

"Sisa stock beras ini ada di gudang Bulog Sulteng," sebutnya.

Iskandar mengemukakan penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat dan diupayakan selesai sebelum akhir bulan November 2023.

Pangan beras menjadi satu komoditas sasaran Pemprov Sulteng dalam kegiatan pengendalian inflasi di samping komoditas gula pasir dan cabai merah.

Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan kedua September 2023 di beberapa provinsi lain.

"Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi salah satunya dengan menggencarkan penyaluran beras kepada masyarakat," sebutnya.

Sulawesi Tengah masuk sepuluh besar provinsi dengan inflasi terendah pada angka 2,83 persen periode Agustus 2023, bersama dengan sembilan provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta 2,93 persen, Nusa Tenggara Barat 2,84 persen, Sumatera Utara 2,78 persen, Aceh 2,39 persen, Papua 2,30 persen, Sulawesi Barat 2,20 persen, Sulawesi Utara 2,06 persen, Gorontalo 2,02 persen, dan Jambi 1,92 persen.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sulawesi Tengah Rudi Dewanto mengatakan Sulteng memperoleh reward dari Kementerian Keuangan berupa alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi pada tahun anggaran 2023, periode kedua sebesar Rp11,2 miliar.

"Terima kasih kepada semua pihak yang terkait, karena berkat koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik dari pemerintah daerah dan vertikal, kondisi inflasi Sulawesi Tengah dapat terkendali dengan baik," ujarnya.

Meski demikian, Rudi mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah terkait dan meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mewaspadai kenaikan harga bahan pokok jenis tertentu seperti beras, gula pasir, dan cabai merah.

Sementara itu komoditas lainnya seperti bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras, meski mengalami penurunan harga, namun harus tetap dipantau dan diantisipasi.