Direktur Pemberitaan ANTARA ajak perangi penjajahan informasi

Kita harus melawan dominasi Barat dalam memandang dunia. Kita harus berjuang mengikis jurang informasi yang ada,"

Moskow (ANTARA News) - Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Akhmad Kusaeni mengajak media-media kawasan ASEAN dan Rusia untuk memerangi penjajahan informasi oleh negara Barat.

"Kita harus melawan dominasi Barat dalam memandang dunia. Kita harus berjuang mengikis jurang informasi yang ada," kata Akhmad Kusaeni saat menyampaikan makalahnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Media ASEAN-Rusia di Moskow, Selasa.

"Media-media ASEAN sudah sepantasnya menuliskan ASEAN mereka sendiri. ASEAN dan Rusia adalah rumah kita. Kita tahu persis apa yang terjadi di halaman belakang rumah kita. Kita memiliki pengetahuan yang lebih cakap dibanding sejumlah jurnalis dari media Barat yang diterjunkan di negeri kita untuk sepekan atau sebulan, lantas mereka menepuk dada mengaku ahli soal isu-isu di ASEAN atau Rusia," ujar dia

yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam panel diskusi di rangkaian acara tersebut dan menyampaikan makalah berjudul "Peran Media ASEAN-Rusia Menjembatani Informasi".

Menurut Akhmad Kusaeni, negara-negara maju yang hanya memiliki satu per tujuh populasi dunia telah mendominasi dua per tiga dari arus informasi yang ada melalui sekitar 80 persen berita internasional tersiar setiap harinya diproduksi oleh kantor-kantor berita negara Barat.

Terjadinya pengendalian agenda informasi oleh media-media Barat di wilayah berpenduduk dua per tiga populasi dunia atau sekitar 3,7 miliar orang tidak bisa dibenarkan, katanya.

"Hal itu tidak memperlihatkan adanya tata informasi dunia baru, melainkan bentuk imperialisme informasi dan kantor-kantor berita serta media Barat tidak pada tempat yang tepat untuk mengontrol informasi tentang ASEAN dan juga Rusia," ujarnya.

"Tidak adil membiarkan media Barat mendikte apa-apa saja yang ingin mereka liput dan bagaimana cara menuliskan berita-berita ASEAN dan Rusia, halaman belakang rumah kita sendiri," kata dia menambahkan.

Ia juga meyakini tidak adil bahwa media Barat dapat menentukan dan merumuskan agenda terkait berita-berita apa saja yang boleh dan tidak boleh muncul sebagai headline di media ASEAN, sembari menambahkan reportase mereka kerap kali mengandung "syak wasangka dan kesalahpahaman" tentang kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut, menurut dia dipengaruhi akibat bias budaya dan politik Barat serta diwarnai juga oleh bias ideologis.

Oleh karena itu, Akhmad Kusaeni menyerukan kepada para peserta KTT tersebut untuk menaikkan nilai tawar dengan menantang dominasi Barat agar menuliskan hasil peliputan sejumlah peristiwa kawasan dengan objektif, adil dan berimbang.

Langkah tersebut, menurut dia, sebetulnya telah dimulai semenjak era 1960-an kala beberapa negara berkembang, termasuk di Asia, berjuang mendirikan tatanan penyebaran informasi dengan melawan ketimpangan yang dikendalikan oleh negara-negara maju Barat.

Ia menyarankan, penguatan kerja sama di antara media-media di ASEAN dan Rusia melalui peningkatan dialog antara perwakilan masing-masing tingkatan serta jenis media yang ada demi memperkuat suara kawasan di panggung global.

"Lingkaran media di ASEAN dan Rusia perlu meningkatkan dialog-dioalog di level-level berbeda dan antara berbagai jenis media seperti media cetak, stasiun radio dan televisi serta perkumpulan jurnalis. Dialog semacam itu memainkan peranan penting dalam meningkatkan saling pengertian serta kepercayaan dan membangun hubungan konstruktif dan kooperatif antar komunitas media," tuturnya.

Selain itu kerja sama dan pertukaran di berbagai bidang, seperti berita dan pewarta, juga perlu dilakukan di antara lingkaran media ASEAN dan Rusia, seperti yang disepakati oleh Antara dengan kantor berita Ria Novosty.

Selain Akhmad Kusaeni, panelis lain dalam diskusi tersebut adalah Pemred Harian Nation Bangkok Kavi Chongkittavorn, Pemred Russian Beyond the Headlines Eugene Abov, dan Wakil Pemred Ria Novosti Evgeny Levchenko.

Hadir pula dalam acara tersebut Duta Besar RI untuk Rusia Djauhari Oratmangun serta pakar hubungan internasional Universitas Indonesia Dewi Fortuna Anwar.

(G006/Z002)