Satpol PP DKI berikrar untuk netral mengamankan tahapan Pemilu 2024

ASN mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan publik

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berikrar untuk netral dalam mengamankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 di Ibu Kota.

"Khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di tempat kami harus bersikap netral mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, usai menandatangani pakta Integritas netralitas Pemilu 2024 beserta jajarannya.

Arifin mengatakan ikrar bersama itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Nomor E-0011/SE/2023 tentang netralitas ASN.

Kemudian, surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor E-0036/SE/2023 tentang pembinaan netralitas pegawai dalam menghadapi pemilihan umum.

"ASN mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Sehingga tidak boleh terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu," ujar Arifin.

Bagi ASN yang melanggar, kata Arifin bisa terkena sanksi hukuman disiplin, baik ringan maupun berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Arifin berharap ASN di lingkungan Satpol PP DKI Jakarta tetap melaksanakan tugas sesuai kode etik dan memperhatikan hal-hal yang menjadi larangan agar tidak merugikan banyak pihak.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta masih menjadi pusat perhatian kontestasi politik pada Pemilu 2024.

Heru mengatakan Jakarta masih menjadi cermin nasional di bidang politik meski mulai tahun depan, sudah tidak lagi menyandang sebagai Ibu Kota.

Selain itu, Heru juga meminta seluruh masyarakat Ibu Kota dan ASN untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan bersikap netral dalam situasi politik ini.

Setiap warga Jakarta, kata Heru juga diharapkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023