DPP PPP: Pengusung capres/cawapres bukan presiden tapi parpol

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengingatkan bahwa pihak yang berhak mengusung dan mengusulkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) adalah partai politik, bukan seorang presiden.

Untuk itu, ia tak mempermasalahkan apabila pada akhirnya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya tidak ada masalah (jika Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar) karena pengusungan capres/cawapres adalah parpol, bukan presiden," kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, presiden seharusnya bersikap netral dalam menentukan pilihan di pemilu. Karena itu, dia tidak mempersoalkan jika presiden merupakan kader partai tertentu, namun ketika pilihan di pemilu maka harus netral.

"Soal dia kader partai, itu masalah lain. Namun jabatan presiden harus netral," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak rasional dan tidak sehat, apabila berebut dukungan Presiden dalam kontestasi Pilpres.

Kendati demikian, ia melihat seharusnya yang diperebutkan adalah dukungan rakyat dan Ganjar berkomitmen kuat meneruskan kerja baik dan kemajuan yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi.

"Yang perlu dilakukan Ganjar dan partai pendukung serta relawannya adalah menjaring dukungan rakyat seluas-luasnya karena rakyat penentunya," katanya.

Di sisi lain, Yusuf meyakini bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Karena itu, dia tidak yakin terkait informasi yang menyebutkan kalau Presiden Jokowi mendukung Prabowo.

"Jokowi pasti dukung Ganjar, kan satu partai sesama PDIP. Jokowi adalah orang yang tahu berterima kasih kepada partainya sendiri yang sudah mengantarnya mulai dari jadi Wali Kota Solo sampai Presiden dua periode," pungkasnya.