Kemendagri harap sembilan provinsi asimetris dukung pembangunan IKN

Kehadiran IKN juga akan berimplikasi terhadap optimalisasi potensi sejumlah sektor seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya di Indonesia

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap sembilan pemerintah provinsi asimetris mendukung agenda besar bangsa Indonesia yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto Suminto saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tahun 2023 di Manokwari, Papua Barat, Selasa malam.

Dia mengatakan konsep pembangunan IKN memanfaatkan teknologi dan digitalisasi pada sebagian besar infrastruktur kota dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah IKN.

Kehadiran IKN juga akan berimplikasi terhadap optimalisasi potensi sejumlah sektor seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya di Indonesia, sehingga pembangunan berjalan sesuai ekspektasi.

"Ini merupakan cita-cita besar bangsa untuk menampilkan wajah baru Indonesia di mata dunia," ujar Valentinus Sudarjanto.

Menurut dia, pembangunan sektor ekonomi Indonesia ke depannya lebih difokuskan untuk memperoleh manfaat melalui konsep pengembangan ekonomi biru dan hijau.

Upaya tersebut seiring dengan posisi strategis geografis Indonesia yang memiliki kekayaan maritim, sehingga pembangunan ekonomi biru dan hijau bermaksud menyejahterahkan masyarakat.

"Sama halnya dengan potensi kekayaan lingkungan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia," ucap Valentinus.

Selain itu, kata dia, pencapaian Indonesia maju memerlukan sinergi kolaborasi seluruh komponen bangsa untuk bersatu-padu dan berkomitmen melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas.

Kolaborasi adalah kunci untuk menggabungkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan," tutur dia.

Rakor Fordasi 2023 dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DI Yogyakarta Trisaktiyana, Asisten I Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Azwardi, Kepal Biro Pemerintahan DKI Jakarta Fredy Setiawan, dan Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Kemudian Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, Staf Ahil Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Papua Barat Daya Yakob Kareth, Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo, Inspektur Daerah Papua Tengah Frence The Papara, Kordinator BP3OKP Perwakilan Papua Barat Irene Manibuy, dan para bupati se-Papua Barat.