Surabaya (ANTARA News) - Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang juga Penasehat DPP Ormas MKGR, Surya Paloh menegaskan, hingga saat ini Partai Golkar belum memikirkan soalreshuffle (perombakan) kabinet, karena yang terpenting adalah konsolidasi kabinet Indonesia Bersatu. "Secara resmi Golkar belum memikirkan soal reshufle. Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat Golkar tidak pernah `concern` terhadap reshuffle kabinet. Alasannya, belum menganggap perlu untuk reshufle. Yang terpenting bagaimana percepatan pembangunan yang bisa dilakukan melalui konsolidasi kabinet," ujar Surya di Surabaya, Rabu. Ia mengemukakan hal itu, usai disela-sela menghadiri Musda Ormas MKGR Jatim yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Priyo Budi Santoso, Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Dr Soenarjo MSi dan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, diantaranya Irsyad Sudiro dan mantan Menhub, Haryanto Danutirto. "Kalau memang menganggap perlu ada reshuffle, kemudian menanyakan secara resmi pada Golkar, kesannya Golkar ngotot untuk reshufle, itu salah. Untuk apa, Golkar menganggap kinerja sekarang masih bagus, masih bisa dipertahankan sampai nanti kita lihat saja," kata CEO Media Indonesia Grup ini. Sementara itu Priyo Budi Santoso, selaku anggota DPR RI mengatakan, reshuffle kabinet memang menjadi wacana di parlemen. Namun itu berpulang pada pendapat Presiden. "Banyak hal yang mestinya diambil oleh menteri-menteri, ternyata banyak yang berlindung dibawah RI I dan II," ucapnya. Menurut Priyo, yang mengambil alih isu-isu negara saat ini kalau tidak Presiden adalah Wakil Presiden. "Ini yang tidak sehat, jangan berlindung di balik jubah presiden, yang semacam itu sebaiknya dievaluasi. Reshufle, ada lima hingga tujuh, kalau Presiden ternyata ada kegoncangan, saya usulkan tambahan menteri muda," ujarnya. Tugas menteri muda, tidak memperbanyak birokrasi. Tetapi memperkuat birokrasi. Kementrian ini dibanding menteri sebelumnya, memang agak lambat. Nah, dengan didukung menteri muda birokrasi menjadi kuat dan urusan lancer, paparnya. Priyo mendengar kalau Presiden memberi lampu hijau, namun pihaknya meluruskan pemberitaan bahwa wacana itu digulirkan oleh Golkar. Padahal bukan Golkar saja yang mengulirkan dan hal itu hak prerogative Presiden. "Kedua, kabinet ini adalah presidesil, sehingga harus loyal penuh pada RI 1 dan RI II. Termasuk jika kader kami mementingkan partai kami harus diingatkan jangan loyal pada kepentingan kelompok," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
