Lembaga pangan diminta ambil peran untuk kendalikan harga beras

Makassar (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah dalam hal ini lembaga pangan untuk segera mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat yang terus merangkak naik.

"Harga beras di berbagai daerah di Indonesia saat ini terus merangkak dan memang ada sebab-sebab yang mengakibatkan kenaikan itu. Tapi, perlu memang kebijakan dan intervensi untuk mengendalikan harga beras itu," ujarnya dikonfirmasi di Makassar, Selasa.

Bambang mengatakan harga beras saat ini di pasaran ada yang sudah mencapai harga Rp14 ribu untuk beras medium dan Rp18 ribu untuk beras premium.

Mantan anggota DPR RI 2014-2019 itu mengaku telah banyak berkeliling daerah, termasuk ke Makassar beberapa waktu lalu dan menyempatkan melihat kondisi pangan serta mengecek harga beras yang dinilainya harga sedikit lebih murah, tetapi bagi masyarakat relatif sudah sangat mahal.

"Harga beras sekarang ini sudah masuk level tertinggi. Padahal, Indonesia sebagai negara agraris, harusnya hasil berasnya melimpah sebagaimana era 70-80 dan 1990-an," katanya.

Menurut dia, psikologi pasar saat ini jika harga sudah merangkak naik, maka akan sulit untuk kembali normal seperti sebelumnya.

Ia pun meminta Lembaga Pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran yang semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi negara.

Ia menilai jika Bulog sebagai stabilitator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap di kisaran 2 persen dari total produk yg ada di Indonesia sehingga mayoritas beras dikuasai oleh swasta yang dikhawatirkan bisa muncul adanya kartelisasi harga.

"Jika merujuk pada undang-undang, Lembaga Pangan di Indonesia harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2015 tentang 11 komoditas pokok pangan harus dapat dikendalikan oleh pemerintah termasuk beras di dalamnya," terangnya.

Bambang menyatakan, Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia ada sekitar 70 juta hektare yang di manfaatkan atau diolah seluas 45 juta hektare. Dimana hanya sekitar 7 juta hektare saja sebagai lahan produktif pertanian beras.

Harusnya, lanjut Bambang, saat ini Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional dan sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini.

"Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia yaitu sebesar 2,6 ringgit atau sekitar Rp9.100 per kg kalau dirupiahkan, itu untuk beras lokal produk Malaysia," tuturnya.

Dia menyebutkan jika harga beras itu merupakan beras kualitas premium dan harga tersebut relatif sama diseluruh wilayah negara Malaysia, padahal Malaysia hanya mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektar atau hanya sekitar 0,9 persen dari lahan produktif di Indonesia yang seluas sekitar 70 juta hektare dan penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk di Indonesia.

Bambang meminta pemerintah segera melakukan kajian sekaligus analisa tata kelola pangan di Indonesia agar hasil pertanian khususnya beras bisa diproduksi maksimal di Indonesia sehingga dapat diperoleh masyarakat dengan mudah, harga murah dan kualitas yang baik sebagai makanan pokok bangsa Indonesia sekaligus beras dapat menunjang pertumbuhan rantai ekonomi di berbagai usaha makanan termasuk UMKM di Indonesia.