Anggota DPR harapkan anggaran energi baru terbarukan ditingkatkan

Saya melihat anggaran pembangunan EBT masih kurang

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengharapkan anggaran pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi berkelanjutan lebih ditingkatkan guna memenuhi target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Menurut dia, saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang membahas pagu anggaran tahun 2024 di Jakarta, Rabu (13/9/2023), dirinya sudah menyampaikan agar anggaran pembangunan EBT tersebut lebih ditingkatkan lagi.

"Saya melihat anggaran pembangunan EBT masih kurang. Bahkan, anggaran di Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, hanya mendapatkan pagu Rp448 miliar atau turun dari tahun sebelumnya yang Rp800 miliar," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan anggaran Ditjen EBTKE dan ditjen lainnya, yang di dalamnya terdapat program unggulan demi terwujudnya energi berkelanjutan, seperti yang telah diadvokasikan selama ini dalam berbagai KTT termasuk ASEAN dan G20.

"Pagu secara keseluruhan sudah kita tentukan, tapi untuk masing-masing keditjenannya masih ada ruang yang kemudian kita dapat merealokasi anggaran-anggaran tertentu. Jadi, saya berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan ditjen lainnya, seperti Ditjen EBTKE yang anggarannya menyusut menjadi Rp448 miliar, padahal anggaran sebelumnya Rp800 miliar," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Roro Esti juga mengatakan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam perumusan kebijakan energi nasional perlu perhatian khusus, mengingat kebijakan yang terbentuk selama ini dilandasi oleh asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar tujuh persen, namun nyatanya tidak mencapai asumsi tersebut.

Secara institusional, ia menilai sebaiknya anggaran DEN tidak berada di bawah pagu anggaran Kementerian ESDM, mengingat ketuanya adalah presiden dan sebagian dari anggotanya terdiri dari lintas menteri dan juga perwakilan dari beberapa pemangku kepentingan.