Ekonom: subsidi BBM ibarat `kanker`, perlu diakhiri

Jakarta (ANTARA News) - Pakar ekonomi Wijayanto Samirin mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ibarat `kanker` yang perlu diakhiri sebab semakin ditunda keadaan akan semakin buruk.

"Kita harus membedakan dampak jangka pendek, menengah dan panjang, pengurangan subsidi BBM akan menimbulkkan sedikit ketidaknyamanan dalam jangka pendek," kata Wijayanto Samirin dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute itu mengatakan kenaikan harga BBM karena pengurangan subsidi akan menyebabkan inflasi selama dua bulan atau tiga bulan.

Namun, kata Wijayanto, seperti pengalaman-pengalaman kenaikan harga BBM sebelumnya, dalam jangka menengah dan panjang keadaan perekonomian akan semakin membaik.

Menurut Wijayanto, kenaikan BBM secara temporer akan menurunkan kredit perbankan dan menaikan suku bunga. Risiko politik menjelang Pemilu 2014 yang dikhawatirkan sebagian kalangan, kata dia tidak akan terlalu memengaruhi kinerja perbankan.

"Walaupun demokrasi kita masih dalam taraf transisi, tetapi masyarakat kita cukup dewasa dalam `bermain`. Yang terpenting, para elit politik harus siap menang dan kalah dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk menyehatkan APBN. Namun, pelaksanaannya jangan sampai berdampak buruk kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kompensasi kenaikan harga BBM.

Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin berupa program-program yang sudah berjalan saat ini yaitu beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, pemerintah juga menyiapakan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin akan dibahas dalam APBNP 2013 yang diharapkan selesei akhir Mei.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan anggaran untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dibahas bersama DPR.

"Kami belum tahu berapa anggarannya karena masih akan di bahas bersama DPR. Tapi seperti disampaikan Presiden, kompensasi yang diberikan adalah tiga program yang sudah ada sebelumnya ditambah BLSM," kata Armida Alisjahbana.