KKP berikan sejumlah dukungan untuk pengembangan korporasi nelayan

Kami memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan korporasi nelayan dengan memberikan dukungan berupa gudang beku portabel, kendaraan pendingin dan bimbingan teknis (bimtek).

Dukungan ini dilakukan sebagai upaya mendorong budaya korporasi dan membangun ekosistem hulu ke hilir perikanan.

"Kami memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Budi menuturkan dukungan fasilitas gudang beku portabel itu memiliki kapasitas 10 ton dengan fungsi menjaga mutu dan stabilitas harga ikan.

Baca juga: Lima program prioritas jadi peta jalan penerapan ekonomi biru KKP

Baca juga: KKP lakukan pendampingan untuk perkuat pengelolaan kawasan konservasi

“Operasional gudang beku portabel tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap enam orang tenaga kerja langsung. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas korporasi nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah,” katanya.

Pihaknya juga memfasilitasi nelayan setempat melalui memfasilitasi kendaraan berpendingin untuk membantu perluasan distribusi produk perikanan yang mutunya terjamin, sehingga cakupan area distribusi tidak lagi sebatas Jawa Tengah melainkan meluas hingga Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.

Adapun mobil berpendingin ini, lanjut dia, meningkatkan efisiensi biaya distribusi 30-40 persen atau senilai Rp27,5 juta per bulan dan menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp6 juta per bulan.

Dari sisi pekerja, mobil ini juga telah menyerap dua orang tenaga kerja tetap serta lima hingga tujuh pekerja harian untuk bongkar muatan produk perikanan.

Fasilitas juga diberikan melalui akses pembiayaan dan kemitraan usaha serta pemasaran.

Dengan demikian, fasilitasi pada KUD Mino Saroyo ke depannya dapat menjadi percontohan penerapan korporasi nelayan sehingga dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan Program Korporasi Nelayan menjadi salah satu prioritas nasional atau major project dalam RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Kapal pengawas KKP hibah dari Jepang bertolak menuju Indonesia

Baca juga: KKP siapkan teknologi optimalisasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik