Pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato tetap normal usai kerusuhan

Kami rutin mengunjungi seluruh OPD untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala.

Gorontalo (ANTARA) - Pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, tetap normal usai kerusuhan yang menyebabkan gedung kantor bupati terbakar dan kantor DPRD dirusak massa demonstran pada hari Kamis (21/9).

"Pelayanan pemerintahan tetap normal. Kami pastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan yang diperlukan," kata Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga ditemui di kediaman pribadinya, Minggu.

Usai terjadinya kerusuhan tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat dengan sekretaris daerah (sekda), para staf ahli dan asisten untuk membicarakan langkah cepat guna menjaga stabilitas pemerintahan.

"Keputusan rapat itu bahwa kami rutin mengunjungi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala," kata Bupati.

Meskipun saat ini kantor bupati sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Pohuwato telah dirusak dan dibakar para demonstran, menurut dia, tidak akan memengaruhi semangat dan kinerja seluruh jajarannya dalam melaksanakan pelayanan publik.

"Saya bersama Wakil Bupati dan Sekda akan secara rutin mengunjungi setiap dinas. Lewat kunjungan itu, kami instruksikan kepada jajaran agar tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.

Sejak Jumat (22/09), lanjut dia, pusat pemerintahan atau kantor bupati untuk sementara dikendalikan dari kantor bersama. Hal itu tidak menjadi satu alasan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemerintahan.

Dalam peristiwa itu, kata Bupati Saipul Mbuinga, tidak ada satu pun dokumen maupun berkas penting yang berhasil diselamatkan karena setibanya di kantor bupati massa aksi langsung bertindak anarkis, mulai dari melakukan perusakan hingga pembakaran.

"Semua dokumen penting lenyap, termasuk program-program pemerintahan yang sementara dijalankan. Sebenarnya sangat berpengaruh dan mengganggu, tetapi secepatnya akan kami benahi kembali," katanya.

Saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa total anggaran untuk membangun kembali kantor bupati yang baru karena saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan maupun penghitungan, berikut dengan total kerugian.

"Untuk gedung dan fasilitas yang rusak, kami akan hitung dahulu semuanya, dan pasti akan dibangun yang baru. Targetnya sesuai dengan kemampuan kami," katanya.

Sebelumnya, pada hari Kamis (21/9) terjadi aksi unjuk rasa oleh ribuan massa yang berujung pembakaran kantor bupati, perusakan kantor DPRD, hingga rumah dinas bupati.

Aksi anarkis warga diduga dipicu oleh bentuk kekesalan warga penambang emas di wilayah tersebut, yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh salah satu perusahaan tambang emas dalam hal penilaian nominal pemberian ganti untung.