Jakarta (ANTARA News) - Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suseta, menyarankan agar penyediaan pesawat kepresidenan dapat dilakukan dengan mekanisme sewa atau leasing. "Ada dua cara yang mungkin dilakukan, karena anggaran kita terbatas yaitu sewa atau leasing," katanya. Paskah mengatakan biaya penyewaan pesawat tersebut akan masuk kedalam anggaran kesekretariatan negara. "Namun, semua itu masih tergantung pembahasan dengan DPR," katanya. Ia menambahkan saat ini memang tidak ada anggaran tertentu untuk mengganti pesawat kepresidenan yang telah berusia 33 tahun dan terus menerus di-"overhoul". "Tapi yang ada adalah biaya perjalanan," katanya. Dia menjelaskan selama ini pemerintah menyewa pesawat khusus dari BUMN PT Garuda. "Kemarin Wapres ke Jepang juga menyewa Garuda. Ke Semarang dan Jogja juga menyewa Garuda. Kalau dengan Garuda tidak dianggarkan, kalau diperlukan Garuda menyediakan," katanya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah berencana mengganti pesawat kepresidenan yang usianya sudah cukup tua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Kuala Namu, Medan, Kamis (29/6), rombongan Wapres Jusuf Kalla terpaksa kembali ke Jakarta dengan pesawat komersial milik Batavia Air jenis B-737/200 setelah pesawat kepresidenan jenis F-28 milik TNI AU terdapat retakan pada kaca depan (kokpit). (*)
Copyright © ANTARA 2006
