Netanyahu: Palestina jangan diberi hak veto perjanjian Israel-Arab

Yerusalem (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat (22/9) bahwa Palestina seharusnya tidak memiliki hak untuk memveto perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab, menurut media Israel.

"Lebih banyak perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab akan semakin meningkatkan harapan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Netanyahu dalam pidatonya pada sidang ke-78 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Akan tetapi, kata Netanyahu, tidak berarti bahwa Palestina perlu diberi "kekuasaan veto" soal negara-negara Arab menjalin hubungan dengan Israel.

"Perjanjian Abraham menandai dimulainya era perdamaian baru," ujarnya.

Dia menekankan bahwa Israel "ada di titik puncak terobosan yang lebih dramatis, yakni perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi."

Netanyahu menegaskan bahwa "perdamaian semacam itu akan membantu mengakhiri konflik Arab-Israel, mendorong negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Selain itu, ujarnya, langkah tersebut akan meningkatkan masa depan perdamaian dengan Palestina serta mendorong rekonsiliasi yang lebih luas antara Yudaisme dan Islam, Yerusalem dan Mekkah.

"...ini semua adalah berkah yang luar biasa," katanya.

Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel mengalami kebuntuan sejak April 2014 lantaran Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan permukiman dan membebaskan tahanan Palestina.

Mereka juga menghindari solusi dua negara.

Lebih dari 140 pemimpin dan perwakilan dunia berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum tahun ini, yang berlangsung sejak Selasa (19/9).

Sumber: Anadolu