Bappenas: Perlu sinergi atasi gap pembiayaan dalam mencapai SDGs

Jakarta (ANTARA) - Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Setyo Budiantoro mengatakan, perlu sinergi dalam mengatasi financing gap atau gap pembiayaan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) di Indonesia.

"Dari pemerintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, perlu mobilisasi, inovasi, serta sinergi untuk menutup financing gap," kata Setyo dalam webinar untuk SDGs di Jakarta, Jumat.

Setyo memaparkan, financing gap menjadi tantangan pencapaian SDGs di Indonesia maupun dunia. Sebab, kebutuhan pencapaian SDGs meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19.

Sebelum pandemi, Setyo menambahkan, total kebutuhan pencapaian SDGs di Indonesia pada 2020-2030 sebesar Rp67 ribu triliun dan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp14 ribu triliun.

Sedangkan setelah pandemi, total kebutuhan pencapaian SDGs di Indonesia pada tahun yang sama meningkat menjadi Rp122 ribu triliun dan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp24 ribu triliun.

Setyo mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan tersebut. Salah satunya, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Melalui peraturan tersebut, kata Setyo, pemerintah mendorong platform pembiayaan inovatif untuk SDGs dan menekankan peran para pihak yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Ia melanjutkan, Indonesia juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, blended finance, Strategi Nasional Inklusi Keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, green taxonomy, teknologi finansial, crowd funding, dan lain sebagainya.

"Berbagai inisiatif tadi disinergikan supaya (pembiayaan) bukan hanya dari APBD atau APBN, tapi juga non pemerintah. Kita sinergikan melalui Integrated National Financing Framework," ujar Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menambahkan, pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGs Financing Hub.

Ia menjelaskan, SDGs Financing Hub bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan filantropi dan berbasis agama.

"Jadi kita mencoba melakukan demokratisasi akses pada siapapun yang mau melakukan pencapaian SDGs, lalu kita mengatasi asimetri informasi sehingga demand side dan supply side bisa bertemu. Kalau ini bisa terjadi, dengan gotong royong, saya kira pencapaian SDGs kita bisa berhasil," kata Setyo.

Baca juga: MenKopUKM angkat isu gap pembiayaan UMKM di ASEAN Summit

Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan inovatif atasi gap pendanaan infrastruktur