Jakarta (ANTARA News) - Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, mengatakan untuk mendukung peran LSM sebagai mitra pemerintah, LSM harus memiliki kesamaan pemahaman dan komitmen terhadap pembangunan. "Untuk itu dalam upaya membangun dan memperkokoh sinergi antarpelaku pembangunan diperlukan kesamaan pemahaman dan komitmen terhadap tujuan, muatan dan sumber-sumber pembangunan, landasan dan koridor pengelolaan serta tata cara pengelolaan pembangunan," kata Paskah dalam sambutannya saat membuka dialog nasional kemitraan penyelenggaraan pembangunan SDM antara pemerintah dan LSM di gedung Bappenas, Jakarta, Rabu. Paskah mengatakan peran LSM tidak hanya sebagai sebagai "pressure group", tetapi juga mencakup pendampingan, pelaksanaan, pemantauan, advokasi, serta pengawasan dalam menyusun dan melaksanakan. Paskah minta agar dialog nasional mampu mengindikasikan perlunya pembedaan LSM dengan dunia usaha dalam partisipasi pembangunan, penuntun kode etik kemitraan pemerintah dengan LSM, dan identifikasi ada tidaknya panduan kemitraan, baik dalam perencanaan, monitoring maupun evaluasi. Selain itu, ia juga minta agar dipikirkan pola kemitraan yang terbaik untuk tujuan dan kegiatan tertentu dalam rangka menjalin kemitraan yang berkualitas, terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan LSM. Selama ini, katanya, bentuk kemitraan yang harus ditemukenali kapan dan di mana dibutuhkan, yaitu kemitraan koordinatif, kemitraan komplementer, dan kemitraan kolaboratif. "Kemitraan itu sesungguhnya bergerak dalam lingkup tukar menukar visi, sumber daya baik keahlian maupun dana, serta sistem dan mekanisme kerjasama yang memungkinkan terbentuknya dampak positif yang besar untuk masyarakat dan bangsa," katanya Sementara itu, Deputi Meneg PPN Bidang Sumber Daya Manusia, Dedi Masykur Riyadi, mengemukakan kebutuhan untuk pembangunan SDM memang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini adalah LSM. Hal lain yang menurut dia membuat peran LSM sangat penting adalah keterbatasan sumber daya, keharusan bersifat partisipatif, dan adanya budaya gotong royong. Dalam kesempatan itu, Dedi mengungkapkan sumber daya manusia Indonesia saat ini cukup rendah, bahkan di wilayah Asia Tenggara. "Kita beruntung masih ada Myanmar dan Kamboja. Jadi untuk kawasan ASEAN kita tidak yang terjelek," katanya. Menurut data UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia adalah 0,697 yang menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 177 negara. Komposisi dari indeks tersebut terdiri atas, angka harapan hidup yang mencapai 66,8 tahun, angka melek aksara untuk 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sebesar 66 persen, dan PDB per kapita sebesar 3.361 dolar AS. (*)
Copyright © ANTARA 2006
