KPU DKI minta bacaleg dari golongan tertentu mundur dari pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta bakal calon legislatif (bacaleg) dari golongan pekerjaan tertentu segera mengundurkan diri dari pekerjaannya sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

Adapun yang termasuk golongan pekerjaan tertentu, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa golongan pekerjaan lainnya yang penggajiannya bersumber dari keuangan negara.

"Kita mengumpulkan teman-teman partai politik untuk persiapan tahapan penetapan daftar calon tetap," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat.

KPU DKI Jakarta segera menetapkan DCT dan meminta partai politik peserta Pemilu 2024 mencermati hal itu. "Jadi kami akan menyampaikan rancangan DCT dari KPU Provinsi kepada partai politik untuk dicermati," katanya.

Dody menyebutkan pencermatan tersebut ditujukan untuk memperbaiki data-data yang hendak diubah parpol seperti nama, nomor urut, pengubahan nama dan lainnya.

"Jadi kalau ada nama yang salah, nomor urut yang salah atau ada pergantian calon, perpindahan dapil dan sebagainya, itu partai politik masih bisa melakukan perubahan di masa pencermatan DCT tanggal 24 September sampai 3 Oktober (2023)," kata Dody.

Pencermatan DCT tersebut, kata Dody, termasuk beberapa hal terkait dengan ketentuan bakal calon yang wajib mundur dari pekerjaannya, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, BUMD dan beberapa golongan lainnya.

"Seperti ASN, TNI, Polri, termasuk juga BUMN, itu kita minta SK keputusan pemberhentiannya," ujar Dody.

Pengunduran diri bacaleg dari beberapa golongan pekerjaan tersebut ditujukan untuk menghindari masalah ketika penetapan DCT.

"Itu kita sampaikan ke partai politik agar nanti tahap pencermatan, penetapan DCT itu tidak terjadi persoalan. Seperti calon yang tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap, itu nanti berpotensi jadi sengketa," kata Dody.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan waktu selama 10 hari untuk pencermatan DCT, yakni dari 24 September sampai 3 Oktober 2023.

"Kami hanya punya waktu pencetakan surat suara itu 100 hari. Kita berharap DCT yang ditetapkan itu tidak ada persoalan, tidak ada sengketa," kata Dody.

Kemudian tanggal 3 November dilakukan penetapan DCT, lalu tanggal 4 November 2023 diumumkan kepada masyarakat. "Nanti setelah itu, proses produksi surat suara sudah bisa dilakukan," kata Dody.

Dody mengemukakan, terdapat 1.818 daftar calon sementara (DCS) yang sudah ditetapkan dan hingga kini ada 60 bacaleg yang diwajibkan mundur dari pekerjaannya.

Sebagian besar sudah menyampaikan surat pengunduran diri dan kemudian surat keterangan sudah diterima instansi tempat bakal calon bekerja.

"Tinggal kita tunggu nih SK (Surat Keterangan) pemberhentiannya. Seperti ASN, TNI Polri, kemudian BUMN, BUMD. Intinya badan yang bersumber dari keuangan negara," kata Dody.