Warga eks Kampung Bayam boleh tempati Rusun Nagrak

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara, menempati Rumah Susun (Rusun) Nagrak Tower 3 lantai 12 dan 13 tanpa dipungut biaya sewa.

"Sesuai keinginan mereka yang maunya berkumpul di satu tower kami sediakan di tower 3. Biaya sewa bagi penghuni rusun sampai saat ini masih gratis," kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Pelayanan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) III Faisal Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Biaya gratis bagi warga yang menghuni Rusun Nagrak itu sejalan dengan masih diberlakuklnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penghuni eks Kampung Bayam itu disediakan unit tipe 36 dengan ukuran luas 36 meter persegi yang dilengkapi dua kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur dan balkon untuk menjemur pakaian.

Mereka juga dapat menikmati fasilitas lainnya seperti lift, masjid, taman bermain anak, lapangan olahraga, tempat parkir sepeda motor dan bus sekolah.

"Penghuni hanya membayar air dan listrik sesuai dengan pemakaiannya saja melalui auto debet Bank DKI. Deposit tiga bulan sewa juga tidak ada," ujar Faisal.

Baca juga: Warga eks Kampung Bayam pertimbangkan tawaran rusun dari Pemkot Jakut
Baca juga: Jakut bujuk penghuni tenda kawasan JIS pindah sebelum Piala Dunia U17

Sejumlah warga eks Kampung Bayam yang kini menghuni tenda darurat di sekitar Jakarta International Stadium (JIS) mempertimbangkan tawaran pindah ke rumah susun sederhana sewa dari Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Menurut Astuti (38), survei di dua unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang difasilitasi oleh jajaran Kelurahan Papanggo dan Kecamatan Tanjung Priok dilakukan pada Kamis (21/9).

"Kemarin saya bersama bapak lurah dan camat serta dua rekan sudah mensurvei langsung ke rusun yang ditawarkan. Menurut pribadi, pertimbangan saya soal akses, sangat jauh sekali dengan tempat anak sekolah, jarak tempuhnya jauh," kata Astuti kepada pers di Jakarta Utara pada Jumat.

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) juga akan memfasilitasi proses perpindahan hingga kepengurusan dokumen serta perpindahan sekolah anak.

Berdasar data validasi yang dilakukan pemerintah kota terdapat sebanyak 19 KK yang bakal dipindah ke rusun. Namun akan dilihat perkembangan lapangan bila nantinya ada penambahan jumlah berdasar data hasil validasi.