ASEAN sepakati pedoman anti hoaks usulan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pedoman anti hoaks yang diusulkan Indonesia menjadi satu dari tujuh capaian yang disepakati pada pertemuan tingkat Menteri negara-negara ASEAN yang bertanggung jawab di bidang informasi (AMRI) Meeting di Da Nang Vietnam, Jumat (22/9).

Demikian dikatakan Kepala Pusat Kerja sama Internasional (Puski) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ichwan Makmur Nasution, di tengah rangkaian pertemuan pejabat senior di bidang informasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI) dan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) yang berlangsung 19 - 23 September 2023, seperti dikutip dalam rilis pers, Jumat.

Salah satu dari ketujuh capaian tersebut adalah panduan atau pedoman bagi pemerintah untuk melawan serta memberantas berita-berita palsu dan disinformasi atau hoaks, khususnya yang menyebar di media.

Dalam pedoman yang berisi delapan kunci prioritas bagi pemerintah untuk memerangi hoaks, salah satunya adalah deteksi dan diikuti langkah respons balik.

Pedoman juga memuat penjelasan tentang cara membangun pesan yang akurat dan kredibel serta aturan pendukung yang diperlukan baik regulasi umum maupun untuk digital platform.

“Panduan ini juga dilengkapi dengan blueprint, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut dokumen,” ujar Ichwan.

Indonesia yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Luar Negeri pada pertemuan SOMRI, berhasil mengajak negara-negara ASEAN menyepakati Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media.

Pedoman tersebut sebelumnya digagas oleh Kementerian Kominfo, dalam hal ini Pusat Kerja sama Internasional (Puski) bersama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Pedoman ini menjadi salah satu prioritas deliverable Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 di bawah pilar Sosial Budaya ASEAN sektor informasi.

"Hampir dua tahun, mulai dari pengajuan proposal, hingga mendapat pendanaan dari ASEAN Cultural Fund, dan akhirnya disepakati hari ini," ujar Ichwan.

Selain Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media, terdapat enam capaian lain yang disepakati untuk dijalankan bersama.

Pertama adalah Vision Statement by AMRI – ASEAN 2035: A Transformative, Responsive and Resilient Information and Media Sector.

Kedua, deklarasi Da Nang atau Da Nang Declaration on "Media: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN".

Ketiga, Plan of Action of the ASEAN Task Force on Fake News (PoA of TFFN), di mana akan ada gugus tugas yang beranggotakan negara-negara di kawasan untuk memerangi berita palsu. ”Di mana Indonesia juga terlibat secara aktif di sana,” kata Ichwan.

Keempat, perpanjangan dari rencana kerja negara-negara ASEAN dan Chine atau Extension of the Work Plan on Enhancing ASEAN-China Cooperation through Information and Media 2018-2024.

Kelima adalah Extension of the Work Plan on Enhancing ASEAN Plus Three Cooperation through Information and Media 2018-2023.

“Jadi setelah dengan China, ASEAN juga ada kerja sama dengan dua negara lain yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ini juga akan diperpanjang kerja samanya,” tambah Ichwan.

Terakhir adalah kesepakatan bersama atau Joint Media Statement of the 16th AMRI and Related Meetings.

Indonesia melalui Kementerian Kominfo akan segera mengimplementasikan panduan penanganan hoaks di media tersebut dalam kebijakan nasional untuk kemudian dapat diimplementasikan di level domestik.

“Pedoman ini dapat membantu manajemen pengelolaan informasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendeteksi dan merespons berita palsu dan disinformasi sebagai upaya meningkatkan dan mewujudkan pengelolaan informasi yang kredibel, adaptif, akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Dalam rangkaian pertemuan AMRI-SOMRI, juga diselenggarakan dua workshop berbagi pengalaman terbaik seluruh negara ASEAN terkait transformasi digital media (ASEAN Workshop on Best Practices on Digital Transformation in Mass Media) dan penanganan disinformasi (ASEAN Forum on Tackling Disinformation).

Workshop tersebut bertujuan untuk mendapat gambaran transformasi digital pada media massa dan rekomendasi untuk mempromosikan industri ini di tingkat regional, serta meminimalisasi dampak buruk dan mendorong literasi digital di negara-negara ASEAN.