KSP Moeldoko kebut solusi tangani macet di Pelabuhan Sanur

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengebut solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, agar menambah kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

“Kami pasti akan bawa catatan ini untuk segera kami rapatkan dengan Kementerian Perhubungan,” kata Moeldoko di sela meninjau Pelabuhan Sanur, Bali, Jumat.

KSP, kata dia, memantau persoalan kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai yang menuju Pelabuhan Sanur yang berlokasi di Jalan Pantai Matahari Terbit, Denpasar.

Untuk itu, ia pun menyerap masukan dari pemerintah daerah baik Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar selaku pengelola pelabuhan yang baru beroperasi pada November 2022.

Baca juga: Moeldoko sebut cara nonyudisial berperan redam konflik Rempang

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menawarkan solusi dengan membangun jalan baru dengan tiga opsi yakni sepanjang satu kilometer sebagai skema minimalis, kemudian skema moderat yakni membangun jalan sepanjang tiga kilometer atau skema ideal membangun jalan sepanjang enam kilometer.

Saat ini, Pemprov Bali berupaya merampungkan kajian kelayakan terkait tiga opsi tersebut yang ditargetkan selesai kajiannya pada akhir 2023.

Meski begitu, Pemprov Bali belum membeberkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan baru itu.

Nantinya, pembangunan jalan baru itu diharapkan dapat memecah konsentrasi kepadatan hingga kerap berujung kemacetan lalu lintas.

Tak hanya soal kemacetan, Moeldoko juga menyoroti soal pengelolaan pelabuhan yang merupakan satu dari 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Pengelolaan itu, kata dia, salah satunya terkait perparkirakan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: KSP tekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan langsung petani

Selama ini, lahan parkir di sekitar pelabuhan belum cukup menampung lonjakan kendaraan sehingga pemerintah daerah menggandeng tanah kosong milik warga untuk kerja sama pengelolaan parkir.

“Tadi ada masukan dari pj gubernur perlu ada kolaborasi pengelolaan antara pusat dan daerah sehingga pemda yang menyiapkan lahan pastinya dapat (pendapatan),” katanya.

Pelabuhan Sanur berdiri di atas lahan seluas 7.460 meter persegi yang merupakan tanah hibah dari Pemkot Denpasar.

Kepala KSOP Benoa Sadeli menjelaskan pembangunan pelabuhan itu menghabiskan anggaran pembangunan mencapai Rp395,3 miliar dari pemerintah pusat dengan durasi konstruksi 11 Desember 2020-10 Februari 2023.

Saat ini, pelabuhan itu melayani aktivitas keberangkatan dan kedatangan rata-rata 12 ribu orang per hari dengan melayani total lalu lintas penumpang sebanyak 2,75 juta orang selama November 2022 hingga 15 September 2023.