Broadcom didenda Rp219 miliar karena bisnis tak adil terhadap Samsung

Jakarta (ANTARA) - Otoritas antimonopoli Korea Selatan memutuskan untuk mengenakan denda sebesar 19,1 miliar won (sekitar Rp219 miliar) kepada produsen chip Amerika Serikat Broadcom Inc. karena praktik bisnis tidak adil terhadap Samsung Electronics Co.

Langkah hukuman itu diambil setelah Broadcom memaksa Samsung untuk menandatangani perjanjian jangka panjang pada tahun 2020 dengan memanfaatkan dominasinya di pasar dan menggunakan taktik-taktik yang melanggar hukum, termasuk memutus pasokan dan dukungan teknis, menurut komisi perdagangan Fair Trade Commission (FTC), disiarkan Yonhap, Kamis (21/9).

Samsung, yang mengalami gangguan pasokan komponen akibat tindakan Broadcom, menandatangani perjanjian jangka panjang tersebut pada tahun 2020.

Dalam perjanjian tersebut, Broadcom memaksa Samsung Electronics untuk membeli komponen ponsel cerdas senilai 760 juta dolar AS (Rp11,6 triliun) setiap tahun dari tahun 2021 hingga 2023. Broadcom mensyaratkan bahwa perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu harus mengganti setiap kekurangan jika jumlah pembelian jatuh di bawah jumlah tersebut.

Namun, perjanjian tersebut berakhir pada bulan Agustus 2021.

Baca juga: Jerman tolak tuntutan subsidi tambahan Intel untuk pabrik chip

"Broadcom adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar di pasar komponen perangkat mobile mutakhir dan berkualitas tinggi yang digunakan dalam ponsel cerdas dan tablet PC," kata FTC.

"(Perusahaan) menggunakan taktik-taktik tidak adil, termasuk menghentikan persetujuan pesanan, pengiriman, dan dukungan teknis, untuk memaksa Samsung Electronics menandatangani perjanjian jangka panjang," kata FTC menambahkan.

Pada bulan Juni, FTC menolak proposal Broadcom untuk secara sukarela memperbaiki praktik bisnisnya yang tidak adil dengan memberikan 20 miliar won. FTC memenangkan Samsung.

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023