RI-Jepang sepakat bentuk Task Force guna percepat transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Jepang telah menyepakati pembentukan Satuan Tugas atau Task Force untuk mempercepat pengembangan transisi energi beserta infrastruktur pendukung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus Kabinet Jepang Tadashi Maeda bertemu untuk menyetujui serta membahas struktur Satuan Tugas tersebut.

“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp207 triliun per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari (1) Dewan Pengarah (steering committee) yang mencakup pengambil kebijakan setingkat Menteri, (2) kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC.

Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.

Menko Airlangga menyatakan telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.
Selain menyepati Satuan Tugas, Menko Airlangga dan Maeda membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).

Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon, dimana JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon.

"Implementasi JCM juga dinilai mampu mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim," ujarnya.

Saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait dengan JCM Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Jepang dalam kesempatan ini juga menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2023 dan meminta Indonesia untuk dapat mendukung acara ini.