Kementerian PUPR garap konsep Kota Pintar atasi peningkatan urbanisasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zevi Azzaino menggarap konsep "Kota Pintar" sebagai upaya mengatasi potensi peningkatan urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan hingga 73 persen pada 2050.

“Hal ini juga berarti akan ada tekanan terhadap infrastruktur di kota-kota,” kata Zevi seminar daring mengenai kota pintar 2045, Kamis.

Dalam menghadapi urbanisasi yang cepat itu, Indonesia merencanakan perubahan untuk bertransformasi menuju “Kota Pintar” pada 2045 dengan mencakup penggunaan teknologi canggih dan berfokus pada pengelolaan yang efisien, serta inklusif untuk perkotaan yang berkelanjutan.

Menurut Zevi, terdapat peluang dan tantangan dalam menerapkan konsep kota pintar tersebut di Indonesia, dan pemerintah memiliki kebijakan serta regulasi yang perlu ditingkatkan dan dihadapi di tengah ketersediaan pendanaan.

“Kami perlu menciptakan pendanaan alternatif, pendanaan bersama, kemitraan publik-privat,” ucap Zevi.

Dalam rencana yang sedang disusun, Indonesia memiliki lima misi utama untuk mencapai kota-kota cerdas, di antaranya mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, makmur, dan adil. Kemudian, menjadikan perkotaan sebagai tempat tinggal layak huni yang inklusif dan mempertahankan budaya lokal.

Selanjutnya, mendorong dan berinvestasi dalam kota-kota yang makmur, hijau, serta tangguh, hingga mewujudkan pemerintahan perkotaan yang akuntabel, cerdas, dan terintegrasi.

Kementerian PUPR, memiliki target untuk mencapai pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan pada 2024. Ini mencakup infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian target perkotaan dalam lima tahun hingga 2024.

“Kementerian PUPR juga menerapkan infrastruktur berkelanjutan, termasuk yang mendukung lingkungan, berorientasi pada ekonomi layak, dan diterima secara sosial. Ini mencakup beberapa proyek di Indonesia, seperti restorasi sungai di Cikapundung di Bandung, dan kami juga membangun jalan tol hijau di seluruh negeri,” ujarnya.

Pemerintah juga merencanakan langkah-langkah jangka panjang hingga 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan target peningkatan kapasitas air dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum pipa.

Hal yang dilakukan tersebut menjadi langkah menuju transformasi perkotaan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan hingga 2045, melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan layanan, serta sebagai komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi warga perkotaan.

“Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum pipa dari dasar pada 2025 sekitar 39 persen. Kami berencana meningkatkan menjadi 100 persen rumah tangga di wilayah perkotaan memiliki akses aman ke air minum pipa, termasuk pembangunan pabrik pengolahan air minum dan larangan pengeboran air tanah serta pengurangan kapasitas,” kata dia.