Jakarta (ANTARA News) - Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo AS mengatakan, penanganan Poso setelah berakhirnya tugas Komando Operasi Keamanan (Koopskam) di daerah itu, akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat, dibawah koordinasi gubernur. "Koopskam sudah berjalan selama tiga bulan dan sudah berakhir pada hari ini," katanya, setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Selasa petang. Widodo menambahkan, selama Koopskam bertugas di Poso masih banyak kendala yang dihadapi dalam mengatasi berbagai masalah pasca- konflik berkepanjangan di daerah itu. Karena itu, dalam pengelolaan keamanan lebih lebih lanjut akan ditangani secara fungsional di bawah koordinasi gubernur dibantu aparat keamanan, baik kepolisian dan korem setempat, lanjut ,Menko Polhukam. Koopskam Sulteng dibentuk pada 6 Januari 2006 untuk mengatasai berbagai persoalan pasca konflik berkepanjangan di Poso dan sekitarnya. Koopskam Sulteng pada tahap pertama bertugas selama tiga bulan dengan tugas pokok yaitu percepatan penuntasan kasus kekerasan, kejahatan, dan teror secara hukum. Selain itu, Koopskam juga bertugas mengefektifkan operasi intelijen, mendeteksi dan mencegah secara dini setiap ancaman teror, mengungkap pelaku teror, dan memberi dukungan intelijen terhadap investigasi. Karena dianggap belum cukup untuk menuntaskan berbagai persoalan yang ada maka tugas koopskam diperpanjang kembali selama tiga bulan dan berakhir pada 30 Juni 2006.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
