"Kita ingin membicarakan mengenai masalah tentang subsidi BBM. Saya diundang sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Partai Golkar merasa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran karena 80 persen dari subsidi BBM itu yang menikmati orang menengah ke atas hanya 20 persen yang dinikmati rakyat kecil," kata Aburizal.
Mantan Menko Perekonomian di periode pertama pemerintahan Yudhoyono itu mengatakan subsidi BBM harus diarahkan pada subsidi langsung kepada masyarakat yang miskin, sedangkan masyarakat yang kaya dan menengah tidak layak mendapatkan subsidi BBM.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah membahas kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM yang dirasa memberatkan keuangan negara.
Sejumlah opsi telah dilontarkan hingga akhirnya mengerucut pada satu opsi yaitu kenaikan harga. Pemerintah memutuskan jika kebijakan kenaikan harga hanya dapat diterapkan apabila ada kebijakan kompensasi, guna melindungi rakyat miskin dari dampak kenaikan harga BBM.
Namun, sejumlah tokoh sempat menyuarakan ketidaksetujuannya pada sistem bantuan langsung tunai sebagaimana yang pernah dilakukan pada beberapa waktu lalu.
Saat ditanya sikap Partai Golkar terhadap peluang pemberian kompensasi bagi rakyat miskin berupa bantuan tunai, Aburizal mengatakan bahwa Partai Golkar setuju pada kompensasi jangka pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang nantinya akan dirasakan masyarakat.
"Saya katakan bahwa harus ada kompensasi jangka pendek, apakah nanti BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), apakah tambahan beras miskin, itu nanti kita diskusikan kembali," ujarnya, menambahkan.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
