Wapres harapkan pemda aktif fasilitasi kegiatan pemanfaatan panas bumi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif memfasilitasi kegiatan pemanfaatan atau eksplorasi panas bumi.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan dan harapan yang disampaikan Wapres dalam acara "The 9th Indonesia International Geothermal Convention And Exhibition (IIGCE) 2023", di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, untuk meningkatkan sumber energi bersih, khususnya panas bumi.

"Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi," ujar Wapres.

Dia meminta dilakukan perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, sekaligus menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.

Selain itu, kata Wapres, dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia.

Misalnya, kata dia, program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selama ini telah dilakukan Kementerian ESDM perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya belum mencukupi untuk mempermudah pengembang.

Dia mengatakan pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui Program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi.

Dia berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, kata dia, keberadaan pembangkit panas bumi diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Wapres mendorong pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah yang dikelola.

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih berperan aktif memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing.

"Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan," paparnya.

Dia berharap forum IIGCE 2023 dapat menjadi media untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan terobosan serta praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan panas bumi sebagai upaya transisi energi menuju Emisi Nol Bersih di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Konvensi dan Pameran Panas Bumi Internasional Ke-9 Tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka," kata Wapres.