Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (DPP Walubi) dan DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sepakat mengutuk kekerasan yang terjadi di Myanmar dan minta pemerintahan setempat segera melindungi umat Islam.
Hal tersebut terungkap pada pertemuan DPP Walubi dengan DPP HTI di kantor Walubi Jalan Abdul Muis No.62 Jakarta Pusat, Selasa.
Pada pertemuan tersebut dari HTI hadir Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI), Farid Wadjdi (Ketua DPP HTI) dan Budi Darmawan (Lajnah Fa`aliyah DPP HTI). Sementara dari DPP Walubi; Ir Arief Harsono (Plt Ketua Umum Walubi), Citra Surya (Sekretaris Jenderal Walubi), Suhadi Sanjaya (Wakil Ketua Walubi) dan Irwan Kartasasmita (DPW Walubi).
Farid Wadjdi pada pertemuan tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi terkini di Myanmar. Karena itu HTI minta agar Walubi dapat mengambil sikap tegas, mengecam tindakan pembantaian dan provokasi biksu dan umat Buddha Myanmar yang telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Ia menjelaskan, kasus itu juga terjadi di Sri Lanka. Nasib minoritas di sana kini makin memprihatinkan, mereka kini menjadi warga tanpa memiliki negara. Khususnya di kawasan Arakan. Umat Muslim di daerah ini sejatinya sudah bermukim di kawasan itu sejak 1877 masehi ketika zaman Harun al Rasjid.
Di kawasan itu sudah ada kesultanan Arakan. Jadi, dari sisi logika, sulit rasanya umat Islam kehadirannya di situ tak diakui hak atas kepemilikan tanah. Kini penderitaan mereka pun makin parah.
Menurut Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI), kedatangannya ke DPP Walubi adalah mengajak umat Buddha di Indonesia untuk berbicara lebih lantang dan menyuarakan kecaman terhadap tindakan kekerasan di Myanmar dengan berbagai cara sehingga semua pihak dapat memberi kontribusi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di negeri itu.
Sementara itu, umat Buddha di Indonesia, kata Arief Harsono, menyambut baik imbauan DPP HTI. Namun ia menjelaskan bahwa jauh hari Walubi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan sikap tentang permasalahan warga Rohingnya di Myanmar.
Pernyataan itu antara lain menyebut keprihatinan yang mendalam atas permasalahan warga Rohingya, mengimbau pemerintah setempat agar segera menyelesaikan persoalan tersebut, dan minta pemerintah Indonesia berperan aktif membantu penyelesaian di negara itu, termasuk badan-badan internasional. Umat Islam dan Buddha diimbau pula agar menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Suhadi Sanjaya (Wakil Ketua Walubi) mengatakan, imbauan serupa juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hanya saja, ketika hendak menjumpai Duta Besar Myanmar di Jakarta, untuk menyampaikan pesan tersebut belum mendapat respon positif.
Negara itu terkesan tertutup. Jadi, tak heran ketika hendak mendatangi kedutaannya saja masih menghadapi kesulitan, katanya.
Tapi pada prinsipnya, katanya lagi, pesan-pesan Walubi agar dapat didengar masyarakat Indonesia dan internasional sudah ditempuh. Ke Kementerian Agama pun sudah disampaikan. Bahkan Kepala Pusat Kerukunan Agama Achmad Gunaryo, dalam suratnya pada 15 April 2013, memberi apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya Walubi agar konflik di Myanmar segera berakhir.
Walubi sudah mengumpulkan dana untuk membangun rumah bagi warga Rohingnya sebanyak 9.000 unit. Bantuan tersebut sudah disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).
(E001/Z002)
Pewarta: Edy Supriatna Sjafei
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
