Sekda DKI: Perkuatan ekonomi prioritas pembangunan Jakarta ke depan

Jakarta saat ini juga terus berusaha untuk memantapkan posisinya sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan perkuatan ekonomi pusat-pusat bisnis menjadi prioritas pembangunan Jakarta ke depan agar bisa memberi kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.

"Jakarta saat ini sedang berjuang menjadi pusat bisnis. Hal ini tentunya membutuhkan infrastruktur, talenta muda yang kreatif, serta industri yang kuat," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Jakarta saat ini juga terus berusaha untuk memantapkan posisinya sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, yang berdampak positif di bidang sosial dan ekonomi global sebagai citra Pemprov DKI Jakarta yaitu Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Menurut Joko, meskipun Jakarta nantinya tidak lagi menyandang ibu kota negara, pengaruh kebijakan strategis dalam berbagai hal terutama ekonomi tidak bakal pudar.

"Meskipun bukan lagi Ibu Kota, Jakarta tetap menjadi episentrum ekonomi Indonesia, terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia," jelas Joko.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menyebut Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah terealisasi 91,82 persen.

"Program P3DN dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar bisa terukur. Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi komitmen P3DN di Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 91,82 persen," kata Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ratu menyebut sudah menyusun sejumlah strategi dalam pengembangan dan pembinaan bagi pelaku UMKM di Jakarta untuk membuka peluang peningkatan ekonomi seperti penggunaan sistem order elektronik, kegiatan temu bisnis (business matching), dan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk lebih memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di ibu kota.

Menurut Heru pengawasan volume transaksi penjualan produk dalam negeri terhadap pelaku UMKM juga perlu didukung oleh program-program yang baik untuk menunjang keberlanjutan usaha.
Baca juga: Pemkot Jakut pastikan pengubahan nama kota di KTP gratis dan praktis
Baca juga: DKI tetap majukan transportasi publik meski tak lagi jadi Ibu Kota
Baca juga: Heru tanam ratusan pohon buah sebagai upaya tambah RTH di Ibu Kota