Presiden minta revolusi perijinan usaha

Oleh karena itu, saya kira sudah saatnya untuk melakukan revolusi lah di birokratisasi bukan sekedar reformasi birokrasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar masalah birokrasi perijinan usaha baik ditingkat pusat maupun daerah direvolusi segera guna menguranngi hambatan dalam berinvestasi agar mendorong laju perekonomian.

"Oleh karena itu, saya kira sudah saatnya untuk melakukan revolusi lah di birokratisasi bukan sekedar reformasi birokrasi," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet terbatas di Kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, perubahan radikal tentang perijinan atau pengelolaan usaha baik di pusat maupun di daerah diperlukan, meningat masalah ini telah terjadi berlarut-larut dan menghambat investasi.

Presiden menegaskan dalam iklim perekonomian dunia yang tidak ramah saat ini, investasi menjadi andalan utama untuk menutupi terjadinya penurunan ekspor. Bila investasi terhambat, maka perekonomian juga akan berdampak.

Presiden mencontohkan, dalam laporan terakhir dari SKK Migas, ada puluhan perijinan yang membelit investasi Migas di tanah air.

" Padahal kalau itu kita bisa pangkas hanya sepertiganya saja, ekonomi kita akan lebih bergerak lagi. Demikian juga investasi di sektor hulu migas kita. Ini contoh kecil dari ribuan perijinan yang ada di negeri ini. Sekali lagi kita sangat dirugikan oleh aturan yang dibikin kita sendiri," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono meminta agar jajarannya bekerja keras mewujudkan hal itu, terutama di tahun-tahun terakhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Oleh karena itu pada sisa masa bakti kabinet ini, kita semua, mari kita benahi habis-habisan meskipun nanti buahnya baru akan dirasakan pada periode pemerintahan mendatang, tetapi lebih bagus sekarang kita tata, kita perbaiki, kita atasi bersama-sama," katanya.

Sementara itu, dalam rapat itu, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, dan dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.(*)