Pemerintah serap dana Rp15,8 triliun dari lelang tujuh seri SUN

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp15,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 19 September 2023 dari total penawaran yang masuk sebesar Rp28,79 triliun.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan ketujuh seri SUN tersebut di antaranya SPN03231220 (penerbitan baru), SPN12240919 (penerbitan baru), FR0095 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali) dan FR0089 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).

Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp11,80 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri tersebut adalah 6,72993 persen.

Kemudian, penyerapan dana terbesar berikutnya adalah seri FR0097 dengan nominal yang dimenangkan Rp3,4 triliun dari penawaran Rp4,33 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,93904 persen.

Selanjutnya yaitu seri FR0098 yang diraup dana Rp2,05 triliun dari penawaran Rp6,05 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut adalah 6,91984 persen.

Dari seri FR0095, pemerintah meraup dana Rp1,8 triliun dari penawaran Rp4,09 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,37971 persen.

Berikutnya, pemerintah menyerap dana Rp700 miliar dari seri FR0089. Penawaran yang masuk dari seri ini adalah Rp1,56 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,99977 persen.

Sementara dari lelang seri SPN03231220 dan SPN12240919, pemerintah memutuskan tidak menyerap dana. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri SPN03231220 adalah Rp430 miliar dan penawaran masuk untuk seri SPN12240919 adalah Rp527 miliar.

Baca juga: Minat lelang SUN meningkat berkat postur RAPBN 2024 yang sehat

Baca juga: Minat lelang SUN cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi RI