Menkeu: Postur RUU APBN 2024 defisit 2,29 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, postur Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, mengalami defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

"DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, di Jakarta, pada Selasa.

Sri Mulyani mengatakan, arsitektur APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan.

Meski demikian, pemerintah dan DPR menyepakati beberapa asumsi, antara lain yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; laju inflasi 2,8 persen; nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS; harga minyak mentah 82 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari, serta tingkat suku bunga sebesar 6,7 persen untuk tenor 10 tahun.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam RUU keuangan negara tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp2.802,29 triliun atau naik Rp20 triliun dari yang sebelumnya diajukan. Sedangkan, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,11 triliun, dengan total anggaran belanja tertinggi ada pada non kementerian atau lembaga (K/L) yakni Rp1.377 triliun, angka tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1.359 triliun.

"Kenaikan pada belanja non K/L, itu terutama untuk pembayaran pensiun yang mengalami kenaikan sebesar 12 persen, karena sudah tiga tahun tak ada perubahan," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan dalam rincian belanja non K/L, anggaran subsidi juga turut dinaikkan, hal itu dikarenakan adanya perubahan harga minyak dunia yang saat ini sudah menyentuh angka 95 dolar AS per barel.

Menurutnya, dinamika perubahan harga minyak harus terus diawasi, karena hal tersebut akan berdampak pada besaran belanja non K/L dari sisi subsidi serta kompensasi.

Adapun besaran subsidi energi dalam postur RUU APBN 2024, yakni sebesar Rp189 triliun, dengan rincian subsidi BBM jenis tertentu dan LPG 3 kg yakni Rp113,27 triliun, serta subsidi listrik Rp75,83 triliun.

Nantinya postur RUU APBN 2024 akan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (21/9) mendatang.