Gubernur Sumbar: ASN tulang punggung negara kelola bonus demografi

Sebagai tulang punggung, ASN harus memiliki kapasitas dan kualitas yang baik agar semua program untuk mengelola bonus demografi bisa berjalan dengan baik

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menegaskan aparatur sipil negara (ASN) merupakan tulang punggung negara untuk mengelola bonus kependudukan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Sebagai tulang punggung, ASN harus memiliki kapasitas dan kualitas yang baik agar semua program untuk mengelola bonus demografi bisa berjalan dengan baik ," katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan itu saat penyerahan Surat Keputusan (SK) tentang Kenaikan Pangkat bagi 2.118 Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 Oktober 2023, di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Padang.

Gubernur mendorong agar ASN di Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, tidak cukup hanya bertaraf nasional, melainkan harus bertaraf internasional.

"Teknologi membuat sekat antarnegara semakin longgar. Hubungan kerjasama daerah tidak lagi terbatas dengan daerah lain di Indonesia, tetapi terbuka ruang untuk kerjasama internasional karena itu kualitas dan kapasitas ASN harus mengikuti fenomena tersebut," ujarnya.

Saat ini, Indonesia termasuk Sumbar akan memasuki masa bonus demografi. Menurut data BPS Sumbar, jumlah penduduk usia produktif (14-65) terus meningkat hingga 2035.

Diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk usia produktif di Sumbar mencapai 52,08 persen dari total penduduk 6,6 juta orang. Namun bersamaan dengan itu jumlah penduduk usia tua (65+) juga meningkat menjadi 15,01 persen.

Artinya seiring bonus demografi, angka ketergantungan juga semakin tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bonus demografi bukannya menjadi sebuah keuntungan tetapi menjadi kerugian.

"Karena itu dengan kualitas dan kapasitas ASN yang baik, harapan Indonesia sebagai negara besar dunia, dengan cara memanfaatkan bonus demografi bisa terealisasi," katanya.

Ia menambahkan, kepala daerah adalah pejabat politik yang datang dan pergi. Kehadirannya di tengah ASN bersifat untuk memberikan stimulan dan gagasan-gagasan untuk percepatan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan gagasan itu, diperlukan ASN yang memiliki kualitas dan kapasitas.

Sementara itu terkait SK kenaikan pangkat yang diserahkan, Gubernur berharap akan memotivasi ASN untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Ahmad Zakri dalam laporannya menyebutkan, sebelumnya telah diajukan pengusulan kenaikan pangkat bagi 2.350 ASN di Sumbar.

Namun, dari jumlah yang diusulkan itu sebanyak 2.188 ASN mendapatkan persetujuan.