Iwan menyampaikan, distribusi BBM, terutama BBM subsidi, diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, itulah sebabnya menjadi penting untuk mendata masyarakat pengguna BBM subsidi. Penggunaan teknologi pemindai merupakan salah satu cara untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya.
"Penggunaan BBM bersubsidi harus diatur sesuai ketetapan, salah satunya dengan penggunaan QR Code, dan juga Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna. Penerbitan surat rekomendasi agar para petani, nelayan, UMKM dan pelayanan umum dapat menikmati BBM bersubsidi dengan mudah dan tepat sasaran," ujar Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menyampaikan bahwa acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI ini menjadi sarana untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam pelaksanaan distribusi BBM sekaligus menjadi tempat diskusi untuk mencari solusi terkait persoalan BBM, khususnya di wilayah Wajo dan sekitarnya.
Sementara itu, Wahyudi Anas dalam paparanya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan capaian kinerja BPH Migas, skema kegiatan usaha hilir, penyediaan dan pendistribusian BBM, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPH Migas. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai infrastruktur gas bumi di wilayah Sulawesi Selatan.
"Dalam penyaluran BBM bersubsidi, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang memberikan surat rekomendasi itu ada dasar hukumnya. Apabila tidak tepat sasaran, apabila terjadi penyalahgunaan, dan terbukti bersalah dapat diterapkan pasal pidana. Untuk itu bapak dan ibu jika mengetahui dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi di lapangan, bisa tolong laporkan ke kami," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris menyampaikan apresiasi dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat terkait kinerja BPH Migas dalam mengawasi distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.
"Semoga kerja sama dengan BPH Migas bisa terus dilanjutkan, dan yang paling penting BPH Migas telah mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait distribusi dan pengawasan bersama minyak dan gas bumi," tambah Andi.
Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Wajo Amran Mahmud dan Sales Branch Manager Wajo Pertamina Patra Niaga Muhammad Herdiansyah.
Monitoring lapangan
Sebelum menggelar acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas melakukan monitoring Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu-Ahad, 16-17 September 2023.
Dalam monitoring di SPBU 74.902.25 Jalan Pengayom, Panakkukang, Kota Makassar, Iwan menekankan pentingnya penggunaan QR Code dan Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna yang meliputi Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, dan Pelayanan Umum.
"Kami temukan di lapangan terdapat masyarakat yang memiliki lebih dari satu QR Code. Kemudian untuk Surat Rekomendasi, ada dalam satu Kartu Keluarga memiliki lebih dari satu Surat Rekomendasi, ini menjadi catatan dan evaluasi kami untuk pembehanan aturan terkait penerbitan surat rekomendasi oleh pemerintah daerah agar proses verifikasi dan penerbitannya lebih baik lagi kedepannya," ungkapnya.
Sementara, saat ditemui di SPBU 74.909.91 Jalan Sawerigading Wajo, Wahyudi meminta SPBU mendukung pemerintah dalam pengawasan BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Jangan sampai pemanfaatan subsidi ini tidak tepat sasaran, karena BBM subsidi menggunakan uang negara, pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pendistribusian BBM, diharapkan harus tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.
Hadir mendampingi dalam kegiatan monitoring ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Makassar Hendra Saputra dan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Wajo Muhammad Herdiansyah.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023
