"Maksud `demokrasi togel`, ya demokrasi seperti orang berjudi," katanya kepada wartawan, di Purbalingga, Senin.
Menurut dia, siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena yang terpenting punya uang dan popularitas.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa belum tentu caleg yang populer dan punya dana besar pasti akan terpilih sebagai anggota legislatif.
Oleh karena itu, kata dia, pencalegan tersebut ibarat sedang berjudi karena untung-untungan, bisa terpilih atau tidak terpilih.
"Makanya saya katakan semuanya seperti judi togel. Kalau bisa jadi, ya syukur tetapi kalau tidak, ya apes," kata politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, kata dia, demokrasi di Indonesia saat ini juga masih bersifat demokrasi transaksional.
Bahkan, lanjutnya, caleg hanya berpikir bagaimana bisa mendulang dukungan dari masyarakat secara instan, salah satunya menggunakan politik uang.
"Padahal, itu semua tidak sepenuhnya bisa mendulang suara," kata dia yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjadi caleg DPR RI sedikitnya Rp1 miliar.
Akan tetapi, kata dia, dana sebesar itu bukan untuk politik uang melainkan sebagai biaya politik.
Menurut dia, salah satu penggunaan dana tersebut, yakni untuk membiayai saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Di bagian lain, Bambang menyoroti maraknya nepotisme dalam proses pencalegan karena akan membuat sistem demokrasi menjadi tidak sehat.
"Ini menjadi pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat, sehingga harus dibenahi dan diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pemilu," katanya.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
