Realisasi monorel Jabodetabek tunggu peraturan presiden

Rencana rute yang akan ditempuh adalah, Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Kuningan,"

Madiun (ANTARA News) - Realisasi monorel rute dalam kota di wilayah Jabodetabek karya konsorsium BUMN yang contoh gerbong dan stasiunnya telah diluncurkan di kantor PT Industri Kereta Api (INKA) di Kota Madiun, Jawa Timur, masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, mengatakan, penggunaan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembangunan monorel Jabodetabek adalah untuk memudahkan mendapat rekomendasi dan perizinan pemerintah daerah setempat.

"Sebab monorel tersebut adalah lintas wilayah mulai dari Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Rencana rute yang akan ditempuh adalah, Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Kuningan," ujar Bambang saat melakukan peninjauan fisik monorel di PT INKA, Madiun, Senin.

Menurut dia, saat ini perizinan sudah masuk ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Perpres proyek akan memberikan kewenangan kepada konsorsium BUMN untuk mengerjakan proyek tanpa melalui lelang.

"Karena melibatkan beberapa departemen, maka peraturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Bambang kepada wartawan.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI), Kiswo Darmawan, sebagai ketua dari konsorsium BUMN, mengatakan, untuk beroperasi monorel Jabodetabek membutuhkan tiga hal tahap. Yakni, legalitas bisnis, "engineering", dan regulasi.

"Legalitas bisnis sudah. Engineering juga sudah, dengan peluncuran tersebut diharapkan ada masukan untuk perbaikan produk nantinya. Tinggal nunggu regulasinya agar mendapatkan izin laik jalan," kata Kiswo.

Ia mengatakan, perpres bisa cepat keluar jika pemerintah telah mempunyai peraturan menteri (permen) yang mengatur tentang integrasi antarmoda yang dimaksud.

"Permen tersebut sudah dibuat, saat ini tinggal menunggu hasil dari keperluan pemerintah daerah dan departemen masing-masing. Setelah itu semua ada, Presiden bisa teken," kata Kiswo.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menambahkan, monorel yang akan dioperasikan di wilayah Jabodetabek tersebut butuh dana sebesar Rp7 triliun. Adapun pengerjaannya melibatkan sejumlah BUMN di antaranya PT Adhi Karya, PT INKA, PT Jasa Marga, PT LEN Industri, PT Telkom, dan PT Bank Mandiri.

"Pengadaan monorel Jabodetabek ini diharapkan akan mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu juga untuk penghematan BBM karena menggunakan listrik dan "green" atau ramah lingkungan," kata Dahlan.

Pada Senin (6/5), telah dilakukan penandatanganan kesepakatan awal untuk konsorsium monorel BUMN antara PT Adhi Karya, PT INKA, PT Jasa Marga, PT LEN Industri, PT Telkom, dan PT Angkasa Pura 2 di kantor PT INKA Madiun. Acara tersebut dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, jajaran manajemen konsorsium BUMN, Forpimda Kota Madiun, dan lainnya. (KR-SAS/E001)