Pasuruan (ANTARA News) - Pemerintah menjajagi pengadaan kapal perintis berbunga murah di bawah 10 persen, menyusul tingginya permintaan alat transportasi itu setelah pemekaran sejumlah wilayah di Indonesia. "Kita akan coba jajagi dan undang PT PANN Multi Finance untuk pengadaan kapal perintis berbunga murah atau di bawah 10 persen," kata Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, H. Harijogi kepada pers usai membuka Rakornas Angkutan Laut Perintis di Tretes, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa. Menurut Harijogi, upaya ini ditempuh karena jika mengandalkan APBN dari pos anggaran subsidi angkutan laut perintis, kapal yang dihasilkan terbatas. Padahal, lanjutnya, sesuai proyeksi sejak 1974, untuk wilayah Indonesia yang terdiri 50 pangkalan dan masing-masing dengan dua kapal perintis, mestinya sudah ada 100 kapal, tetapi kemampuan APBN secara bertahap hingga saat ini baru 52 kapal. Untuk itu, melalui skema pembiayaan dengan PT PANN tersebut, diharapkan bisa mempercepat pengadaan kapal kekurangannya. "Skemanya dari total biaya pengadaan kapal pada tahun anggaran tertentu, misalnya Rp50 miliar maka PT PANN wajib menyediakan dana pendamping dengan jumlah yang sama. Beban bunganya dipikul berdua sehingga misalnya bunga bank 15 persen maka hanya dibayar separuhnya (7,5 persen)," kata Harijogi. Beban bunga tersebut, kata Harijogi, selanjutnya menjadi hak PT PANN Multi Finance. Kemudian, tegasnya, melalui skema ini, dana investasi yang sudah terbayar selanjutnya digulirkan untuk kepentingan yang sama, khususnya daerah lain yang membutuhkan kapal perintis. "Tentu konsep ini perlu dukungan dari pihak terkait seperti INSA dan dukungan `politis` pemerintah tentunya," katanya. Selain itu, tambahnya, dengan adanya Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, diharapkan kapal-kapal perintis tersebut mendapatkan kepastian muatan barang dan penumpang untuk domestik (azas cabotage). Jika hal itu terjadi, maka boleh jadi pemerintah tak perlu merealisasikan pengadaan hingga 100 kapal perintis itu karena jalur-jalur perintis itu sudah menjelma menjadi jalur komersial. Dirjen Harijogi juga menyebut, komitmen subsidi angkutan laut perintis pada APBN 2006 adalah sebesar Rp198 miliar dan pada 2007 direncanakan naik menjadi Rp214 miliar.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006